Posisi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

FAZZANPOST – Memosisikan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  (living  law)  dalam pembaharuan hukum pidana nasional akan dihadapkan pada kemapanan teoretis yang mengungkungnya. Pertama, secara embryonal, pemikiran Cartesian Newtonian yang kemudian diikuti secara berjamaah oleh John Austin, August Comte, Hans Kelsen— yang telah mendominasi dan menghegemoni pemikiran hukum, tidak memberi ruang pada berlakunya hukum yang hidup

Rate this:

Kontribusi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

FAZZANPOST – Secara yuridis, kontribusi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum  nasional  memperoleh  justifikasi  tidak  saja  oleh  instrumen  nasional,  tetapi  juga oleh  berbagai  instrumen  internasional.  Bagian  ini  akan  mengupas  secara  benderang tentang  bagaimana  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  memperoleh  justifikasi (pembenaran) sebagai sumber hukum  yang berlaku khususnya di  Indonesia (sumber hukum positif). Untuk

Rate this:

Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana

FAZZANPOST – Makna  dan  hakikat  pembaharuan  hukum  pidana  berkaitan  erat  dengan  latar belakang  dan  urgensi  diadakannya  pembaharuan  hukum  pidana  itu  sendiri.  Latar belakang  dan  urgensi  diadakannya  pembaharuan  hukum  pidana  dapat  ditinjau  dari aspeksosio-politik,  sosio-filosofik,  sosio-kultural  atau  dari  berbagai  aspek  kebijakan (khususnya  kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal  dan  kebijakan  penegakan  hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya

Rate this:

Upaya Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum

FAZZANPOST – Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk  bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan

Rate this:

Pembaharuan dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana Menurut Para Ahli

FAZZANPOST – Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium ibi societes ibi ius. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu

Rate this:

Hukum Pidana Dalam Perkembangan Masyarakat

FAZZANPOST – Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah hukum pidana  yang sebagian besar merupakan warisan dari jaman kolonial Belanda dan telah dikodifi kasikan dalam sebuah Kitab Undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Dengan demikian di bidang hukum pidana sendiri, Indonesia telah menetapkan bahwa terdapat satu kodifikasi dan unnifikasi aturan hukum pidana yang

Rate this:

Berlakunya Hukum Pidana Nasional

FAZZANPOST – Undang-undang Dasar 1945 sebagai induk dari segala perundang-undangan di Indonesia, pada Pasal II Aturan Peralihan menentukan bahwa ―Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar in Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan bahwa ―Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan

Rate this:

Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia

FAZZANPOST – Sejarah mencatat, pembicaraan mengenai sejarah hukum pidana di Indonesia terutama dalam fase pertama sebelum datangnya penjajah Belanda, tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan pembicaraan mengenai adanya perkara pradata dan perkara padu. Perkara pradata adalah perkara-perkara yang menjadi kewenangan dari raja-raja di kepulauan nusantara, yakni perkara yang pada umumnya membahayakan negara (mahkota), keamanan dan

Rate this: