FAZZAN POST

Khayrunnaas Anfa'u Linnaas

Category: I-Acheh

Pemimpin Perempuan Dalam Islam

FAZZANPOST – Di Indonesia wacana hukum Islam tentang boleh tidaknya wanita menduduki jabatan publik, baik tingkat tertinggi maupun dalam level yang lebih rendah muncul relatif baru. Topik ini mulai mengemuka pasca era Reformasi. Tepatnya, sejak tahun 2001, yakni saat lengsernya Abdurrahman “Gus Dur” Wahid dari tahta kepresidenan dan naiknya Megawati Sukarnoputri menjadi presiden wanita pertama di Indonesia.[1] Di negara muslim lain, fenomena kepala negara wanita sudah pernah dan sedang terjadi yaitu di Pakistan dan Bangladesh. Perdana Menteri (PM) Benazir Bhutto menjadi Kepala Negara Pakistan dua periode yang pertama pada tahun 1988-1990 dan yang kedua pada tahun 1993-1996.[2] Bangladesh, negara yang memisahkan diri dari Pakistan pada 1971, dipimpin oleh dua kepala negara wanita yaitu Khaleda Zia (1991-2006) dan Sheikh Hasina.yang berkuasa dua periode yakni tahun 1996-2001 dan 2009-sampai sekarang.[3]

Kontroversi pemimpin perempuan sebenarnya sudah mulai berhembus jauh sebelum pemilu 1999. Pro kontra ini berasal dari berbagai lapisan masyarat mulai dari politisi partai yang berbasis Islam maupun dari kalangan non-partai termasuk akademisi, aktivis ormas Islam, bahkan kalangan santri yang secara kultural berafiliasi ke NU (Nahdlatul Ulama). Hal ini dapat dimaklumi karena masalah kepemimpinan perempuan mencakup banyak dimensi: politis, sosiologis, budaya, ideologis. Termasuk di antaranya adalah dimensi syariah. Tulisan ini akan memfokuskan pembahasan dari aspek hukum syariah, suatu sudut pandang yang paling menjadi perhatian kalangan santri khususnya dan umat Islam secara umum.

Pembagian Al-Wilayah

Level kepemimpinan dan dalam bahasa Arab disebut al wilayah yang secara etimologis berarti.suatu negara yang diatur oleh kepala pemerintahan. Al-Wilayah juga bermakna penguasa atau pejabat negara itu sendiri.[4] Secara istilah al-wilayah terbagi menjadi tiga yaitu al-wilayah al-udzma al-kubro, al-wilayah al-ammah dan al-wilayah as-sughro al-khassah. Al-wilayah al-ammah bermakna “jabatan yang memiliki otoritas untuk melaksanakan tiga jabatan yaitu eksekutif (tanfidziyah), yudikatif (qadhaiyah) dan legislatif (tashri’iyah).”[5]

Yang dimaksud al-wilayah al-udzma al-kubro yaitu wilayah negara yang dipimpin oleh kepala pemerintahan yang sekarang disebut dengan presiden, perdana menteri, kanselir, atau raja. Namun, ada juga perbedaan penafsiran dalam mendefinisikan kata al-wilayah al-udzma al-kubro dan al-wilayah as-sughro. Ada pandangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-wilayah al-kubro adalah kekuasaan khilafah yang mencakup seluruh negara Islam di seluruh dunia yang pemimpinnya disebut dengan al-imamah al-udzma.[6] Dalam pengertian ini, maka sebenarnya al-imam al-udzma atau al-khilafah al-ammah yang menjadi pemimpin tertinggi dalam al-wilayah al-udzma saat ini pada dasarnya tidak ada. Yang ada saat ini adalah kepala negara dalam level al-wilayah as-sughra.[7] Pandangan ini dianut oleh banyak ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, Tantawi, dan Ali Jumah. Sedang al-wilayah as-sughro hanya terbatas pada satu negara Islam di antara negara-negara Islam yang lain.

Dalam konteks pemahaman seperti di atas, Qardawi menyatakan:

ولكن هناك إجماعًا للفقهاء على أن المرأة لا تصلح للخلافة العامة، أو الإمامة العظمى، والتي هي خلافة المسلمين جميعًا، ولكن هل الرئاسة الإقليمية في الدول القطرية الحالية تدخل في الخلافة، أم أنها أشبه بولاية الأقاليم قديمًا.

(Ulama fiqih sepakat [ijmak] bahwa perempuan tidak pantas menduduki jabatan Al-Khilafah al-Ammah atau Al-Imamah Al-Udzma yaitu pemimpin seluruh umat Islam dunia. Akan tetapi apakah kepala negara dalam level lokal dan regional seperti saat ini masuk dalam kategori al-khilafah atau serupa dengan kepala daerah pada zaman dulu?).[8]

Terlepas dari itu, Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah membagi kekusaan al-wilayah al-ammah yang berada di bawah kepala negara (al-wilayah al-kubro) ke dalam empat bagian:

فالقسم الأول: من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة، وهم الوزراء، لأنهم يُستَنابون في جميع الأمور من غير تخصيص. والقسم الثاني: من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة، وهم: أمراء الأقاليم والبلدان؛ لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال، عام في جميع الأمور. والقسم الثالث: من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة، وهم كقاضي القضاة، ونقيب الجيوش، وحامي الثغور، ومستوفي الخراج، وجابي الصدقات؛ لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال. والقسم الرابع: من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة، وهم: كقاضي بلد، أو إقليم، أو مستوفي خراجه، أو جابي صدقاته، أو حامي ثغره، أو نقيب جند؛ لأن كل واحد منهم خاص النظر، مخصوص العمل

(Bagian pertama, orang yang kekuasaannya umum dalam urusan umum. Mereka adalah para menteri karena mereka bertanggung jawab atas semua perkara tanpa kekhususan. Kedua, pejabat yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus. Mereka adalah pejabat daerah dan kota, karena melihat pada tugas yang dikhususkan pada mereka itu umum dalam segala urusan. Ketiga, pejabat yang kekuasaannya khusus dalam urusan yang umum. Mereka seperti hakim, komandan tentara, penarik pajak dan zakat. Keempat, pejabat yang tugasnya khusus untuk urusan khusus. Seperti hakim kota atau daerah, penarik pejak atau zakat, penegak hukum, dan lain-lain. Karena masing-masing memiliki pengawasan khusus dan tugas khusus).[9]

Titik Kontroversi Kepemimpinan Perempuan

Terjadinya pro dan kontra dalam soal pemimpin wanita dalam Islam berasal dari perbedaan ulama dalam menafsiri sejumlah teks baik dari Al-Quran maupun hadits. Beberapa nash yang menjadi ajang perbedaan penafsiran antara lain::

QS An Nisa 4:34 Allah berfirman “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),…”[10]
QS Al Ahzab 33:33 Allah berfirman: “dan hendaklah kamu (perempuan) tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.”[11]
QS Al-Ahzab 33:53 Allah berfirman: “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”[12]
QS Al-Baqarah 4:282 Allah berfirman: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.”[13]
QS At Taubah 9:71 Allah berfirman: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar.”[14]
QS An-Naml ayat 27:23-44 (kisah tentang dan pujian Allah terhadap Ratu Balqis).
Hadits Nabi: “Wanita adalah saudara dari laki-laki.”[15]
Hadits Nabi: “Allah mengizinkan kalian perempuan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhanmu.”[16]
Aisyah memimpin tentara laki-laki dalam perang Jamal.
Umar bin Khattab mengangkat wanita bernama As-Syifa sebagai akuntan pasar.[17]
Hadits sahih riwayat Bukhari dari Abu Bakrah, Nabi bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita.”[18]
Teks hadits dari Abu Bakrah dan QS An Nisa 4:34 menjadi alasan paling mendasar dari kalangan ulama yang mensyaratkan kepemimpinan harus di tangan laki-laki dan menolak atas bolehnya peran wanita menduduki posisi tersebut. Sedangkan kisah Ratu Balqis dalam QS An-Naml 27:23-44, dan QS At Taubat 9:71 serta hadits ““Wanita adalah saudara dari laki-laki.” menjadi argumen dasar ulama yang membolehkan pemimpin perempuan.

Pandangan yang Mengharamkan Pemimpin Wanita

Pendapat yang mengharamkan kepala negara perempuan mendasarkan argumennya terutama pada QS An Nisa 4:34 dan hadits dari Abu Bakrah di atas. Dari kedua nash tersebut kalangan ahli fiqih salaf, termasuk madzah empat berpendapat bahwa al-imam harus dipegang seorang laki-laki dan tidak boleh diduduki seorang perempuan. Ibnu Katsir, misalnya, dalam Tafsir Ibnu Katsir dalam menafsiri QS An-Nisa 4:34 menyatakan:

الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. “بما فضَّل اللّه بعضهم على بعض” أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك المُلك الأعظم؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم: “لن يفلح قوم ولَّو أمرهم امرأة” رواه البخاري، وكذا منصب القضاء وغير ذلك “وبما أنفقوا من أموالهم” أي: من المهور والنفقات… فناسب أن يكون قيماً عليها كما قال اللّه _تعالى: “وللرجال عليهن درجة” الآية، وقال ابن عباس: “الرجال قوامون على النساء” يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها اللّه به من طاعته…)

(Laki-laki adalah pemimpin wanita … karena laki-laki lebih utama dari perempuan. Itulab sebabnya kenabian dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja yang agung; … begitu juga posisi jabatan hakim dan lainnya… Ibnu Abbas berkata “Laki-laki pemimpin wanita” maksudnya sebagai amir yang harus ditaati oleh wanita).[19]

Ar-Razi dalam Tafsir Ar-Razi sependapat dengan pandangan Ibnu Katsir:

واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقة، وبعضها أحكام شرعية وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق

(Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Sebagian berupa sifat-sifat faktual sedang sebagian yang lain berupa hukum syariah seperti al-imamah as-kubro dan al-imamah as-sughro, jihad, adzan, dan lain-lain).[20]

Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mengutip ijmak-nya ulama bahwa salah satu syarat menjadi imam adalah laki-laki (dzukuroh):

وأما الذكورة فلأن عبء المنصب يتطلب قدرة كبيرة لا تتحملها المرأة عادة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه الوظيفة في السلم والحرب والظروف الخطيرة، قال صلّى الله عليه وسلم : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (2) لذا أجمع الفقهاء على كون الإمام ذكراً.

(Adapun laki-laki [sebagai syarat jabatan al-imam] karena beban pekerjaan menuntut kemampuan besar yang umumnya tidak dapat ditanggung wanita. Wanita juga tidak sanggup mengemban tanggung jawab yang timbul atas jabatan ini dalam masa damai atau perang dan situasi berbahaya. Nabi bersabda: ‘Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita’ Oleh karena itu, ulama fiqih sepakat bahwa jabatan Imam harus laki-laki).[21] Tentu saja yang dimaksud al-imam di sini adalah al-imam al-udzma atau al-khalifah al-ammah yang mengepalai muslim dunia.

Namun, menurut Wahab Zuhaili, dalam masalah jabatan qadhi atau hakim, terdapat perbedaan ulama fiqih apakah wajib laki-laki atau perempuan juga boleh menempati posisi ini:

اتفق أئمة المذاهب على أن القاضي يشترط فيه أن يكون عاقلاً بالغاً حراً مسلماً سميعاً بصيراً ناطقاً، واختلفوا في اشتراط العدالة، والذكورة

(Imam madzhab sepakat bahwa syarat bagi qadhi adalah berakal sehat, baligh, merdeka, muslim, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan laki-laki).[22]

Ulama yang membolehkan wanita menduduki jabatan qadhi atau hakim antara lain Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir at-Tabari. Ibnu Rushd memerinci perbedaan pendapat ini dalam kitab Bidayatul Mujtahid:

وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة: فقال الجمهور: هي شرط في صحة الحكم، وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الأموال. قال الطبري : يجوز أن تكون المرأة حاكماعلى الإطلاق في كل شيء

(Ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki sebagai hakim. Jumhur mengatakan: ia menjadi syarat sahnya putusan hukum. Abu Hanifah berkata: boleh wanita menjadi qadhi dalam masalah harta. At-Tabari berkata: Wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal).[23]

Sementara itu, kalangan ulama kontemporer yang mengharamkan kepemimpinan wanita dipelopori oleh ulama Wahabi. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz[24] menyatakan dalam fatwanya bahwa wanita dilarang menduduki jabatan tinggi apapun dalam pemerintahan:

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة . ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

(Kepemimpinan wanita untuk riasah ammah lil muslimin itu tidak boleh. Quran, hadits dan ijmak sudah menunjukkan hal itu. Dalil dari Al-Quran adalah QS An-Nisa 4:34. Hukum dalam ayat tersebut mencakup kekuasaan laki-laki dan kepemimpinannya dalam keluarga. Apalagi dalam wilayah publik… Adapun dalil hadits adalah sabda Nabi “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh perempuan.” Tidak diragukan lagi bahwa hadits ini menunjukkan haramnya kepemimpinan perempuan pada otoritas umum atau otoritas kawasan khusus. Karena semua itu memiliki sifat yang umum. Rasulullah telah menegasikan kejayaan dalam suatu negara yang dipimpin perempuan).[25]

Fatwa Bin Baz di atas tidak membedakan antara riasah ammah yakni al-khilafah al-ammah dengan al-wilayah al-khassah. Juga, semua posisi jabatan tinggi seperti hakim, menteri, gubernur, dan semua posisi yang membawahi laki-laki haram hukumnya diduduki oleh perempuan.

Pandangan yang Membolehkan Pemimpin Wanita

Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir,[26] menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (al-wilayah al-udzma) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah Ad-Din wal Hayat, Tantawi menegaskan:

ان تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة الإسلامية لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولى عز وجل عن ملكة سبأ وأنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبين القرآن الكريم ذلك في هذه القصة وحول نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لم يفلح قوم ولو أمرهم امرأة )، قال طنطاوي ان هذا الحديث خاص بواقعة معينة وهي دولة الفرس ولم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التعميم.: فللمرأة أن تتولى رئاسة الدولة والقاضية والوزيرة والسفيرة وان تصبح عضوا في المجالس التشريعية إلا أنه لا يجوز لها مطلقا أن تتولى منصب شيخ الأزهر لأن هذا المنصب خاص بالرجال فقط لأنه يحتم على صاحبه إمامة المسلمين للصلاة وهذا لا يجوز شرعا للمرأة.)

(Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba.[27] Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita” Tantawi berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita).[28]

Pendapat ini disetujui oleh Yusuf Qardhawi. Ia menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (riasah daulah), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan sempurna (tamam al ahliyah).[29] Menurut Qaradawi tidak ada satupun nash Quran dan hadits yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah seperti a) tidak boleh ada khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, 2) tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, dan 3) harus tetap menjaga perilaku islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain.[30]

Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, mufti Mesir saat ini[31], termasuk di antara ulama berpengaruh yang membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa kedudukan Al-Imamah Al-Udzma yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam shalat.[32]

Ali Jumah menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam berbagai posisi sudah sering terjadi dalam sejarah Islam. Tak kurang dari 90 perempuan yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di era Khilafah Utsmaniyah. Bagi Jumah, keputusan wanita untuk menempati jabatan publik adalah keputusan pribadi antara dirinya dan suaminya.[33]

Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah

Bolehnya perempuan menduduki posisi penting di lembaga pemerintahan – dari kepala negara sampai ketua RT– maupun di sektor swasta bukan tanpa syarat. Islam membuat aturan-aturan yang harus ditaati atas setiap langkah yang dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Dalam hal ini, Qardawi menyatakan ada tiga syarat yang harus dipenuhi wanita yang bekerja di luar rumah:

أولاً أن يكون العمل مشروعًا، فلا يجوز أن تعمل المرأة في عمل غير مشروع، كما لا يجوز للرجل أن يعمل في عمل غير مشروع، ولكن توجد أشياء تجوز للرجل ولا تجوز للمرأة، فلا يجوز أن تعمل راقصة مثلاً، ولا يجوز أن تعمل سكرتيرة خاصة لرجل يغلق عليها مكتب، وتضاء لمبة حمراء؛ فلا يجوز الدخول، لأن خلوة المرأة بالرجل بلا زوج ولا محرم، محرمة بيقين وبالإجماع.

الأمر الثاني: هو ألا يكون هذا العمل منافيًا لوظيفتها الأساسية في مملكتها الأساسية كما تقول، فعملها الأول أنها زوجة تؤدي حقوق الزوجية، وأم تؤدي حقوق الأولاد، فإذا كان هذا العمل سيتعارض تمامًا مع ذلك، فهذا لا يقبل بحال.

الأمر الثالث: أن تلتزم بالآداب الإسلامية، مثل آداب الخروج واللبس والمشي والكلام والحركة، فلا يجوز أن تخرج متبرجة، ولا يجوز أن تخرج متعطرة ليشم الرجال ريحها، ولا يجوز أن تمشي كما قال تعالى: (ولايضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) أي تلبس حذاء بكعب عال وتضرب به في الأرض كأنها تقول للناس: “خذوا بالكم”، كما لا يجوز الكلام إلا بالمعروف (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولًا معروفًا) فهذه آداب يجب أن تراعيها إذا قامت بعملها هذا.

(Pertama, pekerjaan itu tidak dilarang syariah. Wanita tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang syariah sebagaimana hal itu tidak boleh bagi laki-laki. Akan tetapi ada juga jenis pekerjaan yang boleh bagi laki-laki tapi tidak boleh bagi perempuan. Misalnya, wanita tidak boleh menjadi penari, atau sekretaris pribadi bagi laki-laki yang berada di dalam kamar tertutup. Karena wanita yang khalwat [berduaan dalam ruangan tertutup] dengan lelaki lain tanpa ditemani suami atau mahram adalah haram secara pasti menurut ijmak ulama.

Kedua, pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugas wanita yang utama yaitu sebagai istri dengan melaksanakan hak-hak rumah tangga dan sebagai ibu dalam memenuhi hak-hak anak. Sekiranya pekerjaan tersebut akan mengganggu tugas-tugas utamanya, maka itu tidak bisa diterima.

Ketiga, berpegang teguh pada etika Islam. Seperti tata cara keluar rumah, berpakaian, berjalan, berbicara, dan menjaga gerak-geriknya. Oleh karena itu, wanita tidak boleh keluar tanpa mengenakan busana muslim, atau memakai parfum supaya wanginya tercium laki-laki. Dan tidak boleh berjalan dengan gaya jalan seperti yang digambarkan Allah dalam QS An-Nur 24:31 “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”[34] Sebagaimana tidak dibolehkan berbicara kecuali untuk kebaikan seperti disebut dalam QS Al-Ahzab 33:32 “Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”[35] Inilah etika prinsip yang harus dijaga oleh wanita yang bekerja di luar rumah.)[36]

Kesimpulan

Terdapat kesepakatan ulama fiqih (ijmak) dari keempat madzhab dan lainnya, salaf dan kontemporer, bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan al-khilafah al-ammah atau al-imamah al-udzma. Namun, ada perbedaan pandangan tentang definisi kedua istilah ini. Mayoritas memaknai kata al-khilafah al-ammah atau al-imamah al-udzma sebagai kepala negara yang membawahi wilayah Islam di seluruh dunia seperti yang terjadi pada zaman empat khalifah pertama (khulafaur rasyidin), masa khilafah Abbasiyah dan Umayyah. Ulama fiqih klasik umumnya juga tidak membolehkan perempuan menjadi hakim, kecuali Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir At-Tabari yang membolehkan wanita menduduki posisi apapun. Pandangan ketiga ulama terakhir ini menjadi salah satu alasan ulama kontemporer atas bolehnya wanita menjabat posisi apapun asal memenuhi syarat.

Bagi kalangan yang mengharamkan kepala negara wanita, setiap negara muslim saat ini termasuk dalam kategori al-wilayah al-ammah yang pemimpinnya disebut al-imamah al-udzma. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh menduduki posisi ini. Bagi ulama yang membolehkan, seperti Tantawi, Yusuf Qardawi dan Ali Jumah, masing-masing negara yang ada saat ini adalah salah satu bagian wilayah alias al-wilayah al-khassah – bukan al-wilayah al-ammah — dan karena itu boleh dipimpin oleh perempuan termasuk posisi jabatan lain yang berada di bawahnya seperti hakim, menteri, gubernur, DPR, dan lain-lain.

Di antara kedua pendapat di atas, ada pandangan yang ekstrim yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menduduki posisi jabatan apapun yang membawahi laki-laki dengan argumen QS An-Nisa 4:34 dan hadits Abu Bakrah. Pendapat ini berasal dari ulama Wahabi Arab Saudi dan didukung oleh hampir semua kalangan yang pro dengan mereka.[]

Endnote:

[1] Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia, (Cambridge University Press:2013).
[2] Libby Hughes, Benazir Bhutto: From Prison to Prime Minister, (Universe: 2000).
[3] Willem van Schendel, A History of Bangladesh, (Cambridge University Press 2009).
[4] Al-Mukjam Al-Wasith. Teks asal: و الوِلاَيةُ البلادُ التي يتسلَّط عليها الوالي. Dalam kamus Ar-Raid, kata al-wilayah bisa bermakna wali yakni penugasa yang mengatur negara: Tiga makna wilyah: 1- ولي الشيء أو عليه : قام به وملك أمره . 2 – وليه أو عليه : نصره ، ساعده . 3 – ولي البلد : حكمه وأدار شؤونه .
[5] القيام بعمل من أعمال السلطات الثلاث : التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية
[6] Sebagaimana yang terjadi dahulu pada zaman Khulafaur Rasyidin dan juga seperti yang diimpikan dan dicita-citakan oleh gerakan Hizbut Tahrir.
[7] Diskursus tentang ini lihat Ibnu Taimiyah dalam Al-Wilayah as-Siyasiyah al-Kubro fil Islam.
[8] Yusuf Qardhawi, “للمرأة تولي الإفتاء والقضاء ورئاسة الدولة” Link: http://goo.gl/P3k8Nt
[9] Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sultaniyah, hlm. 31.
[10] Teks asal: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
[11] Teks asal: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
[12] QS Al-Ahzab 33:53 : وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
[13] QS Al-Baqarah 4:282 : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
[14] QS At-Taubah 9:71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
[15] Hadits riwayat Abu Daud nomor 236. Lihat juga, Ahmad dalam Musnad-nya no. 26238; Abu Ya’la dalam Musnad-nya no. 4694; Tirmidzi dalam Al-Jamik no. 113; Daruqutni dalam As-Sunnah no. 481; Ibnul Jarud dalam Al-Muntaqa no. 90; Tusi dalam Al Mustakhraj no. 324; Baihaqi dalam Sunan al-Kubro no. 767. Teks asal: إنما النساء شقائق الرجال
[16] Hadits dalam Sahih Bukhari: قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن
[17] Hadits riwayat Yazid bin Abi Hubaib terdapat dalam Al-Isabah li-Ibni Hajar, hlm. VII/728. Teks hadits: أن عمر رضي الله عنه استعمل الشِّفَاء على السوق. قال: ولا نعلم امرأة استعملها غير هذه عن يزيد بن أبي حبيب . Namun hadits ini dianggap tidak sahih oleh Ibnu Arabi dalam Ahkam al-Quran, hlm III/482.
[18] Sahih Bukhari hadits no. 4425; Sunan Nasai VIII/227. Teks asal: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
[19] Ismail bin Umar Ad-Dimashqi, Tafsir Ibnu Katsir, hlm. II/293-293.
[20] Tafsir Al-Fakhrur Razi, hlm. I/88
[21] Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 8/302.
[22] Ibid, hlm. 8/80.
[23] Ibnu Rashd, dalam Bidayatul Mujtahid, hlm. IV/1768.
[24] Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz adalah mufti kerajaan Arab Saudi yang berfaham ideologi Wahabi dan bermadzhab fiqih Hanbali.
[25] Abdullah bin Abdul Azin bin Baz, Majmuk Fatawa Ibn Baz, no. fatwa: 30461, hlm. I/424. Pendapat serupa juga dapat dilihat pada Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, no. fatwa: 11780, hlm. XVII/ 13.
[26] Menjabat sebagai Mufti Besar Mesir pada tahun 1986-1996, menjadi Imam Masjid Al-Azhar dan Syeikh Al-Azhar pada 1996.
[27] Kisah Ratu Balqis atau Ratu Saba terdapat dalam QS An-Naml 27:23-44.
[28] Harian Okaz Arab Saudi, edisi 28 Muharram 1429, hlm. 39 mengutip dari majalah Ad-Din wal Hayat Mesir.
[29] Fatwa Qardawi pada suatu program “Fiqh al-Hayat” yang diadakan tanggal 29 Agustus 2009. Fatwa serupa juga ditulis di kitabnya Fatawa Muashirah. Juga dimuat di situs resminya: http://goo.gl/P3k8Nt
[30] Qardhawi, Op.Cit. Lihat “Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah” dalam tulisan ini.
[31] Mufti Besar Mesir sejak 2013 sampai saat ini (2013).
[32] Fatwanya dimuat di harian Al-Jumhuriyah Mesir, edisi 28 Januari 2007.
[33] Ibid.
[34] QS An-Nur 24:31 ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
[35] QS Al-Ahzab 33:32 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
[36] Qardawi, Op.Cit

Advertisements

Aceh

Sesaat Bersama Hasan Tiro

Malam itu, kira-kira pertengahan bulan Oktober, hujan turun sangat deras. Berkali-kali aku menatap jarum jam yang kugunakan. Aku sanksi, apakah lelaki yang beberapa hari lalu berjanji akan bertemu,bakal datang? Bersebab hujan disertai halilintar, seringkali janji yang sudah dibuat bakal tidak dipenuhi.

Kira-kira setengah jam menunggu, aku hendak berangkat pulang. Namun sekali lagi aku mencoba melihat keluar jendela. Berharap dia datang.

Lamat-lamat dari jarak 50 meter aku melihat seorang lelaki tua bermantel tebal serta memakai payung berjalan mendekat.

Itu dia sudah datang. Sungguh lelaki yang tidak ingkar janji.

Kami kemudian berjabat tangan.

Peumeuah ulon, ujeun di nanggroe nyoe sureng meuno. Cuaca Kota Stockholm nyoe memang susah bak ta kira-kira,” [1]ujarnya dengan nada penuh penyesalan.

Lelaki itu berperawakan kecil. Usianya 84 tahun. Di usianya yang senja, dia masih tetap bersahaja.  Tatapan matanya yang bersinar membuat dia nampak gagah dan perkasa. Dia memakai baju jas serta berdasi. Penampilannya rapi dan necis. Fashionable.

“Puhaba Aceh? Pakon gata ka jareung that teumuleh tentang kondisi bansa teuh?,”[2]tanyanya setengah menggugat.

Aku diam. Kharismanya memuat diriku kehilangan nyali untuk menjawab. Menatapnya saja aku agak sungkan.

Sejenak dia menatap keluar jendela.

“Saya rindu tanah Aceh. Saya ingin kembali ke Alimon[3]. Ada sebuah rasa yang sampai saat ini menyiksa batin saya,” ujarnya sambil menunduk.

“Kenapa Wali tidak pulang saja?,” tanyaku menyela. Kali ini aku terpaksa bicara, agar dia tidak bermonolog.

“Saya sudah pulang. Tapi waktu yang tidak memberikan saya kesempatan untuk berlama-lama di tanah yang sangat saya cintai itu,” jawabnya sembari meneguk minuman berkarbonasi.

Kemudian dia membuka tas kulit berwarna hitam. Dia mengambil sebuah map lusuh.

“Ini kliping-kliping berita tentang Aceh pasca damai yang berhasil saya kumpulkan. Simpan ini baik-baik. beberapa diantaranya adalah tulisan yang kamu buat,” katanya sambil meletakkan di atas meja.

“Tapi Wali, bukankah Wali membutuhkan itu?,” kataku.

“Saya sudah tidak membutuhkannya lagi. Saya sudah ditakdirkan selesai dengan semua ini. Semua gagasan yang ingin kuperjuangkan, sudah kutuliskan di banyak buku. Sekarang giliran you untuk terus menuliskan gagasan-gagasan baru tentang imaji Aceh yang bertamaddun di kemudian hari,” katanya pelan namun penuh penekanan.

“Apa kabar Aceh?,” dia kembali bertanya.

“Ya, seperti yang Wali baca di media. Tentunya yang bukan pariwara,” jawabku.

“Kasihan Aceh. Sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Akupun sebagai manusia biasa tidak sepenuhnya mampu mengedalikan banyak orang.

Walau tidak semuanya, namun banyak diantara mereka yang hanya mau mengutip nama perjuangan yang kugagas tanpa mau mengaplikasikan ide-ideku tentang upaya memajukan Aceh.

Namun, ya sudahlah. Saya sudah tidak punya kuasa lagi atas mereka semua. Alam sudah memisahkan saya dengan kefanaan dunia. Saya rindu Aceh,” katanya.

Sejenak kemudian dia pamit. Aku berusaha mencegat. Karena masih ada hal yang hendak kutanyakan. Namun dirinya memberikan isyarat jemari. Bermakna dialog sudah harus dihentikan.

Setelah dirinya pergi, aku menemukan secarik kertas di atas meja, agak tertutup dengan map lusuh tadi.

Pejuang tidak pernah mencuri. Karena pejuang adalah orang yang membangun perjuangan. Bila ada yang mengambil keuntungan pribadi, berarti dia bukan pejuang. Tapi pencuri yang sedang menyaru sebagai pejuang.

Usai membaca tulisan itu, aku berlari keluar coffee shop  itu. Namun dia sudah tidak nampak lagi. Hujan sudah reda. Beratus-ratus manusia bermantel dan berpayung silih berganti menapaki jalan.

***

Azan subuh membuat diriku terjaga. Aku mencoba mengingat-ingat mimpiku bertemu dengan Teungku Muhammad Hasan di Tiro. Setelah shalat subuh aku berhasil merekontruksinya dengan baik, tanpa terasa air mataku meleleh. Aku menangis.

Mimpi itu kemudian kuceritakan kepada istriku. Aku menyampaikannya sambil menangis pula. Dia nampak masygul. Namun sesaat kemudian dia berkata.

“Hentikan tangismu itu. Toh dengan engkau menangis kantong baju masyarakat tidak akan berisi dengan uang. Bahkan untuk bahan dapur kita sendiri tidak akan berdampak apa-apa. susu anak-anak sudah hampir habis. Bila engkau memang benar-benar mencintai Hasan Tiro, lakukan seperti yang dai cita-citakan. Hanya sekedar bermimpi tidak akan berguna,”

Sumber: jambomuhajir.blogspot.co.id

Islam Pertama Kali Masuk Nusantara Ke Kampung Pande, Banda Aceh

Teori yang selama ini menyatakan kerajaan Islam tertua di Aceh dan Nusantara adalah kerajan Perlak dan Samudera Pasai kini terbantahkan.

Dalam buku berjudul “Awal Masuknya Islam ke Aceh, Analisis Arkeolog dan Sumbangannya pada Nusantara”, ternyata Islam pertama kali berkembang di Kampung Pande, Banda Aceh.

Buku ini ditulis Arkeolog Dr Husaini Ibrahim MA. Dalam intisari buku yang dibedah di lantai tiga Aula FKIP Unsyiah Banda Aceh, Senin (26/10/2015) arkeolog menganalisis nisan-nisan kuno yang ada di tiga lokasi itu.

Ternyata nisan di Kampung Pande berusia lebih tua dibanding nisan yang di Perlak dan Samaudera Pasai.

Bedah buku dihadiri puluhan mahasiswa dan para pembedah seperti Prof M Hasby Amiruddin MA, Drs Nab Bahany AS, dan Drs Rusdi Sufi.

Para pembedah menilai buku ini cukup kontroversi. Setelah dibedah, buku ini dijadwalkan juga akan diseminarkan.

Sumber: Serambinews.com

Dunia Sebut Aceh Terlalu Cepat Serahkan Senjata

Artikel Jason ditutup dengan satu nasehat bagi para pemberontak di seluruh dunia: jangan serahkan senjata anda sebelum segala sesuatuya jelas. Implikasinya menyedihkan.

“Don’t Lay Down Your Arms, Aceh Edition.” Jangan serahkan senjata anda! Begitulah Jason Sorens memberi judul tulisannya yang dipublikasikan kemarin, 21 Agustus 2014. Jason adalah peneliti dari Dartmouth College: perguruan tinggi swasta di Hanover, New Hampshire, Amerika Serikat. Ia baru saja menyelesaikan penelitian tentang federasi dan desentralisasi di negara berkembang. Salah satu perhatiannya adalah kasus Aceh.

Judul itu terasa menyentak, jika tak mau disebut ekstrem. Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, barangkali akan disematkan label provokatif. Bagaimana tidak, ia menyimpulkan, meskipun Aceh berstatus otonomi khusus sejak perjanjian damai diteken pada 15 Agustus 2005, namun nyatanya, hingga kini hak-hak Aceh sebagai daerah otonom masih ditahan-tahan oleh Pemerintah Pusat. Padahal, damai memasuki tahun ke sepuluh. Yang paling kasat mata: meski MoU Helsinki menyebut Aceh berhak mendapat 70 persen dari hasil kekayaan alamnya, nyatanya hingga kini pusat masih tawar-menawar meminta bagi hasil 50:50.

“Aceh bahkan tidak berhak menikmati pajak sendiri. Ini berarti otonomi Aceh jauh lebih sedikit dari, katakanlah, apa yang dinikmati oleh Rhode Island. Satu-satunya yang dinikmati Aceh adalah hak membentuk partai lokal,” tulis Jason.

“Secara sepihak pemerintah Indonesia mengkhianati mantan pejuang GAM dalam hal kebijakan ekonomi disertai ancaman eksplisit: terima (aturan kami), atau kami ambil kembali.”
Bagaimana hal itu bisa terjadi? ” Sederhana: pemberontak turun dari gunung dan menyerahkan senjata mereka sebelum undang-undang otonomi diselesaikan. Bahkan, GAM tak bisa melakukan apapun untuk membalas pengkhiatan pemerintah,” tambah Jason.

Jika merunut pada proses perjanjian damai, Jason benar. Usai MoU Helsinki diteken, berlanjut dengan penyerahan senjata GAM dan penarikan tentara Indonesia yang dilakukan bertahap. Setelah itu, barulah Undang-Undang Pemerintahan Aceh digodok. Ini pun tak sepenuhnya sama dengan MoU Helsinki. Ada debat panjang sebelum akhirnya UUPA disahkan di parlemen.

Maka artikel Jason ditutup dengan satu nasehat bagi para pemberontak di seluruh dunia: jangan serahkan senjata anda sebelum segala sesuatuya jelas. Implikasinya menyedihkan!
Dua tahun terakhir ini, ketika para pimpinan GAM duduk di puncak Pemerintahan Aceh, kita menyaksikan sendiri apa yang disebut Jason menyedihkan itu. Lihatlah, bagaimana Gubernur Aceh Zaini Abdullah dengan nada putus asa berkata dalam sebuah forum di Jakarta, awal bulan ini,”damai telah kita sepakati, mimpi memerdekakan Aceh sudah kami lupakan. Senjata GAM sudah kita potong bersama-sama. Apalagi yang harus kami korbankan supaya turunan UUPA dapat dikeluarkan?”

Kalimat itu tentu tidak lahir dari ruang kosong. Sudah berkali-kali tim Pemerintah Aceh bolak-balik ke Jakarta menuntut haknya sebagai yang dijanjikan ketika Aceh menerima Otonomi Khusus. Padahal, ketika perjanjian itu diteken, yang dibayangkan adalah Aceh punya pemerintahan sendiri, self goverment, serupa daerah otonom lain di dunia. Katakanlah seperti Macau atau Hongkong di China. Nyatanya, hingga kini persoalan bendera saja tak kunjung usai. Ini belum lagi kita bicara butir perjanjian lain yang menyebutkan Aceh berhak mengatur suku bunga bank sendiri.

Yang menyedihkan lagi, ketika Aceh menuntut hak-hak politik ini, Jakarta membenturkannya dengan isu kesejahteraan. Seolah-olah Pemerintah Aceh lebih peduli bendera daripada kesejahteraan. Padahal, logika anak kecil pun tahu, hak kesejahteraan itu tersimpan dalam bagi hasil 70:30 persen yang tak kunjung diwujudkan. Tentu, tanpa mengenyampingkan, pengelolaan dana oleh Pemerintah Aceh yang juga tak fokus arahnya kemana. Tapi itu soal lain.

Ketika isu bendera memanas tahun lalu, barulah pemerintah pusat menggelar pertemuan membahas Aceh. Lalu ketika isu bendera meredup, pembahasan tentang Aceh kembali menghilang di Jakarta.

Membaca Jason, saya teringat dengan pertemuan pada suatu sore dengan delegasi pemerintah Filipina dan pemberontak Bangsamoro sebelum mereka meneken perjanjian damai pada akhir Maret lalu. Pertemuan itu berlangsung di sebuah warung kopi di Banda Aceh. Saat itu, mereka datang ke Aceh untuk menelisik apa yang diperoleh Aceh setelah GAM merelakan senjatanya dipotong-potong.

“Kami ingin mengetahui apa saja persoalan yang muncul di Aceh sebelum kami menandatangani perjanjian damai,” kata perwakilan Bagsamoro kepada saya sore itu.
Pesan dari kalimat itu jelas: mereka tak ingin ditipu setelah perjanjian diteken!
Kita tahu perjanjian damai Aceh diteken dengan tergesa-gesa setelah bencana tsunami mahadahsyat. Pimpinan GAM, meski awalnya ragu-ragu, berupaya percaya pada janji Indonesia.

Kita percaya perdamaian adalah langkah tepat. Tapi yang paling tepat, seharusnya, adalah memastikan perjanjian yang disepakati benar-benar dijalankan.
Kita menghormati Jusuf Kalla sebagai inisiator damai Aceh. Tapi di mata saya, Kalla adalah tukang PHP. Pemberi harapan palsu, kata anak muda sekarang. Satu kalimat Jusuf Kalla yang masih membekas di benak saya,”yang penting, bikin mereka teken dulu, urusan nanti belakangan.”

Kini, 10 tahun berlalu, “urusan nanti belakangan” itu tak kunjung selesai.
Sumber: Acheh Media

Aceh Angkat Ratu 374 Tahun Lalu, Yogya Masih Berwacana

Sabda dan Dawuh Sultan Yogyakarta yang dikaitkan dengan upaya Sultan Hamengku Buwono X untuk mengangkat putrinya sebagai calon raja, mirip dengan yang terjadi di Aceh pada 374 tahun lalu.

Pada 1641, Kerajaan Aceh Darussalam mengangkat Sultanah perempuan pertama, Ratu Safiatuddin. “Kalau melihat sejarah tersebut, Yogya tertinggal jauh dari Aceh,” kata pemerhati sejarah dan budaya Aceh, Iskandar Norman, Senin, 11 Mei 2015.

Menurutnya, Ratu Safiatuddin adalah putri Iskandar Muda yang memerintah Aceh dalam kurun 1607–1636. Setelah Iskandar Muda meninggal, menantunya Iskandar Tsani, yang juga suami Ratu Safiatuddin, didaulat menjadi sultan sampai meninggal pada 1641.

Setelah Iskandar Tsani meninggal, tiga hari sesudah berkabung, para pembesar kerajaan sepakat mengangkat jandanya, Ratu Safiatuddin, menjadi sultanah. “Ada perdebatan-perdebatan juga, tidak semudah yang dibayangkan, karena raja perempuan masih tabu saat itu,” jelas Iskandar Norman.

Sebagian keluarga kerajaan dan pemuka agama, mempertanyakan kelayakan perempuan dalam kedudukan sebagai seorang raja. Para penentang berargumen pengangkatan perempuan sebagai raja tak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, menurut tafsiran sebagian pihak. Jangankan menjadi pria, menjadi imam dan menjadi wali pun perempuan tidak diperbolehkan.

Untuk memecahkan kebuntuan, dilakukanlah musyawarah kerajaan. Dalam musyawarah itu, seorang ulama terkemuka di Kerajaan Aceh pada waktu itu, Teungku Abdurrauf as-Singkili, yang dikenal sebagai Teungku Syiah Kuala, menyarankan untuk memisahkan antara urusan agama dan urusan pemerintahan. Maka kukuhlah pengangkatan Ratu Safiatuddin sebagai Sultanah Aceh dengan gelar Seri Sultan Tajul Alam Safiatuddin Syah berdaulat Zil Allah, Fil- alam ibnat Sultan Raja Iskandar Muda Johan Berdaulat.

Dalam banyak buku sejarah disebutkan, Ratu Safiatuddin kemudian memerintah sampai wafatnya pada tahun 1675. Istimewanya setelah itu, tiga periode berturut-turut, Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh perempuan. Mereka adalah Ratu Naqiatuddin Syah (1675-1678 M), Ratu Zakiatuddin Syah (1678-1688 M), dan Ratu Kamalat Syah (1688-1699 M).

Saat para perempuan itu memerintah, Tgk Syiah Kuala adalah ulama besar di Aceh yang diangkat sebagai penasihat kerajaan dengan gelar Kadhi Malikul Adil. Jasa ulama yang begitu besar itu, kini masih dikenang bahkan kerap disebut dalam peribahasa Aceh yakni: adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak (Tgk) Syiah Kuala.

Sumber: Tempo.co

Wasiat Terakhir Abdullah Syafie

Teungku Abdulla Syafie, lebih dikenal dengan nama Tengku Lah, lahir di Bireun pada tanggal 12 Oktober 1947, meninggal di Pidie Jaya pada 22 Januari 2002 pada umur 54 Tahun. Teungku Lah pernah menjabat sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Disegani kawan dan ditakuti lawan. itulah Tengku Lah. Di kalangan pasukannya Teungku lah  dikenal sangat tegas namun sopan.juga santun dan Bersahaja.

“Jika pada suatu hari nanti anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat. Sebab saya selalu bermunajat kepada Allah SWT agar mensyahidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tak ingin memperoleh kedudukan apa pun apabila negeri ini (Aceh) merdeka.”  Itulah wasiat terakhir Panglima Gerakan Aceh Merdeka Abdullah Syafei yang tewas dalam kontak senjata di kawasan perbukitan Jimjiem, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie. Wasiat yang dibuat sebulan sebelum ia meninggal, seolah firasat Syafei bahwa kematiannya memang telah dekat.

Namun, jauh sebelum Tengku Lah –begitu ia biasa disapa– tewas, ia telah menulis pesan agar kematiannya tidak ditangisi, apalagi diratapi. Sebab, perjuangan kemerdekaan negeri Aceh Sumatra belum tuntas dan kematian dirinya adalah syahid. Tengku Lah adalah pemimpin sayap militer GAM yang sangat berpengaruh. Lebih dari 20 tahun ia memimpin gerilya GAM dari kawasan Bireun, yang dikenal sebagai markas GAM. Tengku Lah dikenal sebagai pribadi yang tegas dan sopan. Ia juga dikenal sangat santun dan bersahaja. Di mata aktivis GAM, Syafei adalah sosok yang humanis dan antikekerasan. Itulah sebabnya, berulang kali Syafie menegaskan bahwa perjuangan bersenjata tak lebih dari upaya mempertahankan diri dari serangan Tentara Nasional Indonesia.

Tengku Lah memang tak pernah dibesarkan dalam dunia kekerasan. Ia juga tak pernah mendapat pendidikan tempur di Libya, seperti yang diperoleh Muzakir Manaf, sosok yang diusung GAM menggantikan Syafei. Tengku Lah hanya seorang berkepribadian sederhana yang dilahirkan di Desa Matanggeulumpang Dua, 45 kilometer sebelah barat Lhokseumawe, Aceh Utara. Pendidikan terakhirnya hanya di Madrasah Aliyah Negeri Peusangan. Itu pun hanya sampai kelas tiga. Setelah itu, ia belajar ilmu agama di sejumlah pesantren. Uniknya, masa muda Syafei ternyata lebih banyak dihabiskan dalam dunia teater bersama grup Jeumpa. Ia kerap berperan sebagai wanita dalam setiap pementasan. Itulah sebabnya, sejak muda rambut Syafei selalu tergerai.

Perkenalan Tengku Lah dengan dunia militer terjadi pada awal 1980-an. Ia bergabung bergabung dengan GAM kelompok Hasan Tiro. Meski begitu, keramahan dan kesantunan Syafei tak pudar. Ia terus menjalin komunikasi rakyat Aceh, yang memang sangat dekat dengan dirinya. Sikap ramah, santun, dan hangat ini diperlihatkan ketika Syafei dengan begitu akrab bertemu dengan sejumlah komponen masyarakat dan wartawan. Sekretaris Kabinet di era Presiden Abdurrahman Wahid, Bondan Gunawan, dan artis Cut Keke adalah dua di antara tokoh yang pernah Syafei temui. Bahkan, ketika TNI mengklaim telah menembaknya hingga sekarat, Maret 2000, Syafei dengan santai malah mengundang reporter SCTV Jufri Alkatiri dan Yahdi Jamhur untuk sebuah wawancara di tengah Hutan Pasee. Dalam kesempatan itu, Tengku Lah juga mengundang wartawan Kompas Maruli Tobing untuk melihat kondisi terakhir Syafei yang saat itu ternyata dalam kondisi sehat walafiat.

Setiap gerak Syafi’i memang layak “disantap” pers. Ia dianggap tokoh penting untuk menyelesaikan konflik Aceh yang telah berlarut-larut dan berdarah-darah. Namun, sebelum Serambi Mekah aman dan kemerdekaan Aceh masih menjadi mimpi bagi sebagian anggota GAM, Tengku Lah keburu tewas. Ia meninggal begitu dramatis; bersama Fatimah, istrinya yang tengah mengandung enam bulan, dalam keyakinan menjadi syahid. (ULF/Tim Liputan 6 SCTV)

Dihormati Kawan Disegani Lawan

Subuh hampir menjelang ketika serombongan orang berjalan kaki sambil mengusung empat keranda dalam pekat malam. Di posisi paling depan, seorang lelaki menjinjing petromaks sebagai penerang jalan. Seratus meter dari sana, sejumlah laki-laki masih menggali lubang kubur berukuran 3 x 2 meter. “Tolong ambil timba, semua air harus dibuang,” ujar seorang lelaki meminta untuk menguras air yang memancar di dalam lubang yang baru saja digali. “Tanah yang di ujung sana, digali sedikit lagi,” seorang lelaki lain menimpali.

Pada malam menjelang subuh itu, 25 Januari 2002, isak tangis dan salawat bergema di Desa Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya. Salah satu keranda yang diusung adalah Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) Teungku Abdullah Syafie. Ada juga istrinya Cut Fatimah dan dua pengawal setianya Teungku Daud Hasyim dan Teungku Muhammad Ishak. Mereka tewas akibat kontak senjata antara GAM dan TNI tiga hari sebelumnya, di Desa Sarah Panyang Jiemjiem, sekitar empat kilometer dari Blang Sukon. Tanpa dimandikan, keempat jenazah itu lalu dimakamkan dalam satu liang. Pemakaman berlangsung sederhana. Tak ada simbol-simbol GAM seperti bendera atau letusan senjata api sebagaimana lazimnya penguburan seorang panglima militer. Tak ada pula petinggi GAM lain di sana.

Masyarakat setempat mengenang Abdullah Syafie sebagai sosok ramah dan bersahaja. Itu sebabnya, tiga warga desa yang terletak 35 kilometer di selatan Kota Sigli itu sempat pingsan, tak kuasa menahan haru. “Saya belum pernah menemukan seorang pemimpin yang begitu dekat dan bisa bergaul dengan segala lapisan masyarakat,” ujar pria separuh baya yang namanya tidak mau disebutkan.

Pria yang akrab disapa Teungku Lah itu tak hanya disenangi kawan, tapi juga disegani lawan. Letkol Infanteri Supartodi yang ketika itu menjabat Komandan Distrik Militer (Dandim) 0102 Pidie mengakui kelebihan Teungku Lah. “Beliau orang baik. Tapi karena ideologinya bertentangan, ia harus berhadapan dengan kami,” ujar Supartodi. Abdullah Puteh yang ketika itu menjabat Gubernur Aceh juga memuji sosok Tengku Lah. Menurut Puteh, ia adalah pemimpin yang sudi diajak berdialog dan berpikiran modern. Itu terbukti ketika Teungku Lah menerima Bondan Gunawan, Sekretaris Negara yang diutus Presiden Abdurrahman Wahid pada 16 Maret 2000. Pertemuan itu berlangsung pada sebuah jambo di sawah pinggir hutan dalam suasana akrab dan penuh canda, tanpa pengawalan ketat. Bahkan, sejumlah televisi dalam dan luar negeri menyiarkan pertemuan itu secara langsung. “Saya menganggap Tengku Lah sebagai saudara, bukan musuh,” kata Bondan sesudah pertemuan itu. Bondan bahkan menaruh foto dirinya dengan sang Panglima AGAM di meja kerjanya. “Itu potret saudara saya,” ujar Bondan kepada Nezar Patria dari TEMPO yang menemuinya seusai bertemu Teungku Lah. Meski mengaku pertemuan itu hanya sebagai silaturahmi biasa, namun sesungguhnya Bondan menyampaikan pesan Gus Dur untuk meretas jalan damai bagi konflik Aceh. Tertembaknya Teungku Lah sempat membuat jalan menuju damai kian berliku.

Pertemuan yang sudah dirancang berlangsung pada 3 Februari di Jenewa, Swiss, tak berjalan mulus. Pihak GAM keberatan bertemu. “Selama ini, kami sudah berupaya melakukan diplomasi, tapi selalu dibalas dengan peluru,” kata Sofyan Daud, juru bicara GAM ketika itu.

Sembilan tahun telah lewat. Tak ada lagi perang yang membuncah. Tiga tahun setelah Teungku Lah tertembak, pihak GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Perjanjian yang dikenal dengan MoU Helsinki itu sekaligus mengakhiri konflik bersenjata selama 30 tahun.

Setelah damai datang, kuburan Teungku Lah ramai dikunjungi orang. Mulai dari masyarakat biasa hingga mantan petinggi GAM. Bahkan, Wali Nanggroe Tengku Hasan Tiro pun sempat berkunjung ke sana saat kembali ke Aceh pada Oktober 2008. Kuburan Tengku Lah dibangun dengan sederhana dan hanya dikelilingi teralis besi. Beberapa helai kain putih terikat di pohon jarak yang ditanam di makam. Kain-kain itu diikat oleh warga yang berkunjung dan peulheuh kaoy (melepas nazar) di sana.

Sementara itu, nun jauh di seberang Geurutee, sekitar delapan jam perjalanan dari makam Teungku Lah, seorang arakata memutar otak untuk memugar makam sang panglima. Arakata adalah sebutan dalam struktur GAM untuk jabatan sekretaris. Lelaki itu, Azhar Abdurrahman, sang arakata wilayah Meureuhom Daya yang kini menjabat bupati Aceh Jaya. Berkunjung ke makam Tengku Lah sekitar dua bulan lalu, Azhar terenyuh melihat kondisi makam. Ia pun tergerak hatinya untuk memugar kembali makam sang panglima. “Beliau orang besar, mantan panglima prang, tapi kuburannya sederhana sekali,” ujar Azhar. Azhar memang belum pernah bertemu langsung dengan Tengku Lah. Wajahnya hanya dilihat di koran dan sesekali muncul di televisi. Meski begitu, Tengku Lah mendapat tempat khusus di hati Azhar.

Ketika Tengku Lah tertembak, Azhar mendapat kabar itu dari telepon satelit. Seseorang dari komando pusat mengabari bahwa sang panglima telah tiada. “Kami sangat berduka setelah mendapat kabar itu dan bertekad melanjutkan apa yang sudah beliau perjuangkan,” kata Azhar. Itu sebabnya, Azhar pun segera merancang pemugaran makam. Ia berharap, masyarakat yang datang ke sana dapat leluasa untuk sekedar berdoa atau peulheuh kaoy di sana. Diperkirakan, pemugaran makam akan selesai dalam waktu satu setengah bulan atau sebelum masuk bulan puasa tahun ini.

Bagi Azhar, Abdullah Syafie adalah figur idolanya. Ia pun masih mengingat pesan Teungku Lah sebelum ajal menjemput. “Jika suatu hari nanti Anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat. Sebab saya selalu bermunajat kepada Allah SWT agar mensyahidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri ini (Aceh) merdeka.”

Sumber: Aceh Loen Sayang.

Cuplikan Percakapan Sukarno-Daud Beureu’eh

“…Waallah Billah, Atjeh nanti akan saya beri hak untuk menjusun rumah tangganja sendiri sesuai Syari’at Islam. Akan saya pergunakan pengaruh saya agar rakjat Aceh benar-benar dapat melaksanakan Syari’at Islam. Apakah Kakak masih ragu…??”

Kata-kata di atas diucapkan oleh Sukarno sambil terisak di bahu seseorang yang ia panggil Kakak. Sang kakak, tidak lain adalah Daud Beureueh. Akhirnya, berbekal iba dan isak tangis, Sukarno berhasil meluluhkan hati sang Abu Jihad, demikian panggilan Daud Beureueh.

Sukarno mengucapkan janjinya untuk meyakinkan Daud Beureueh, bahwa jika Aceh bersedia membantu perjuangan kemerdekaan, Syari’at Islam akan diterapkan di tanah Rencong ini. Maka urung niat Daud Beureu’eh meminta perjanjian hitam di atas putih.

Janji tinggal janji, belum kering bibir sang Presiden, Ia menghianati janji yang di ucapkannya sendiri. Dan penerapan Syariat Islam di Aceh pun tinggal mimpi. Air mata yang diteteskan Sukarno dianggap hanya pelengkap sandiwara. Deraian air mata bung Karno ternyata adalah titik awal mula penderitaan rakyat pemodal kemerdekaan bangsa ini.

Saat berkunjung ke Aceh tahun 1948, Bung Karno dengan sengaja menemui tokoh Aceh, Daud Beureueh. Bung Karno selaku Presiden RI menyapa Daud Beureueh dengan sebutan “Kakak” dan terjadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah :

Presiden Sukarno : “Saya minta bantuan Kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.”

Daud Beureueh : “Saudara Presiden! Kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang fisabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu maka berarti mati syahid.”

Presiden Sukarno : “Kakak! Memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Teungku Cik Di Tiro dan lain-lain, yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan merdeka atau syahid.”

Daud Beureueh : “Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Saudara Presiden. Dengan demikian bolehlah saya mohon kepada Saudara Presiden, bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan Syariat Islam di dalam daerahnya.”

Presiden Sukarno : “Mengenai hal itu Kakak tak usah khawatir. Sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam.”

Daud Beureueh : “Maafkan saya Saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden.”

Presiden Sukarno : “Kalau demikian baiklah, saya setujui permintaan Kakak itu.”

Daud Beureueh : “Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden. Kami mohon (sambil menyodorkan secarik kertas kepada presiden) sudi kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini.”

Mendengar ucapan Daud Beureueh itu Bung Karno langsung menangis terisak-isak. Air mata yang mengalir telah membasahi bajunya. Dalam keadaan sesenggukan ;

Sukarno berkata, : “Kakak! Kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden. Apa gunanya menjadi presiden kalau tidak dipercaya.”

Dengan tetap tenang, Daud Beureueh menjawab, : “Bukan kami tidak percaya, Saudara Presiden. Akan tetapi sekadar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang.”

Sambil menyeka air matanya, Bung Karno mengucap janji dan bersumpah;

Bung Karno bersumpah : “Waallah Billah (Demi Allah), kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam. Dan Waallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah Kakak masih ragu-ragu juga?”

Daud Beureueh menjawab : “Saya tidak ragu Saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Saudara Presiden.”

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan M. Nur El Ibrahimy dengan Daud Beureu’eh, El Ibrahimy adalah seorang Purn. ABRI jugamenantu Daud Beureueh. Menyatakan bahwa mertuanya itu melihat Bung Karno menangis terisak-isak, sehingga dirinya tidak sampai hati lagi untuk bersikeras meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji presiden itu.

Sukarno mengucapkan janji tersebut pada tahun 1948. Setahun kemudian Aceh bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bagian dari NKRI. Namun pada tahun 1951, Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Dan apa yang terjadi? Aceh kembali membara. Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri sendiri dan menjalankan syariat Islam sejak awal kemerdekaan sebagaimana janji dalam pertemuannya dengan Daud Beureueh pun akhirnya dicabut.

Rakyat Aceh berperang cukup lama melawan Belanda dan kemudian Jepang, lalu menguras dan rela menghibahkan seluruh kekayaannya; Aceh yang porak-poranda setelah Rumah-rumah rakyat, dayah-dayah, meunasah-meunasah (sejenis surau) dan sebagainya yang hancur karena peperangan melawan penjajah oleh pemerintah di jakarta dibiarkan terbengkalai.

Perempuan-perempuan Aceh rela melepaskan perhiasan emas dari tangannya, para pria menjual ternak-ternak kerbau, sapinya, hingga telur-telur ayam kampung -begitulah tutur orang-orang tua Aceh dulu-, Semua dikumpulkan untuk dana membeli dua pesawat Dakota, RI-001 dan RI-002, cikal bakal Garuda Indonesia.

Juga sejumlah sumbangan dana untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan di luar Aceh, yakni di Medan Area dan Yogyakarta, itu mereka lakukan semata demi mempertahankan keberadaan Republik Indonesia.

Namun karena jasa ini pula-lah rakyat Aceh harus menanggung beban perang selama puluhan tahun dengan pemerintahannya sendiri. Kenyataan tersebut rakyat Aceh menganggap telah terjadi penghinaan yang luar biasa,Inilah titik awal timbulnya rasa sakit hati rakyat Aceh yang menyisakan parut luka hingga kini.

Dan pada kenyataan itu juga, rakyat Aceh telah mengangap bung Karno telah mengkhianati janji yang telah diucapkannya atas nama Allah SWT,Kenyataan ini pula oleh rakyat Aceh dianggap sebagai sebuah kesalahan yang tidak termaafkan.

Sumber: Aceh Sepanjang Abad

%d bloggers like this: