FAZZAN POST

Khayrunnaas Anfa'u Linnaas

Category: I-Jurisprudence

Tidak Shalat, Apakah Ibadah Lain Diterima?

FAZZANPOST – Terkadang sebagian orang sangat rajin ibadah, misal orang sangat dermawan, tetapi tidak melaksanakan shalat, adakah ibadanya yang lain diterima oleh Allah?

Pertanyaan ini amat penting untuk dijawab dan diberikan penjelasan, mengingat ada sebagian cendikiawan muslim memberikan jawaban, “tidak diterima sedekah seseorang yang tidak shalat.” Benarkah demikian adanya?

Shalat kunci diterimanya amal ibadah lain. Hidup di dunia ini ibarat berada dalam antrian, setiap manusia akan mendapatkan giliran untuk dipanggil oleh Allah SWT, sebelum dipanggil kita diberi kesempatan untuk beramal. Segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini kelak akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah.

Dari sekian banyak amal ibadah kita kepada Allah, ada satu ibadah yang merupakan kunci dari seluruh ibadah dan amal yang lain, bila kita berupaya menjaga, memelihara dan berhasil melaksanakan dengan baik, akan terbuka ibadah dan segala amal yang lain. Adapun kunci dari segala ibadah dan amal yang lain adalah shalat.

Sebagamaina kita maklumi bersama, bahwa shalat lima waktu adalah amanat dan kewajiban utama yang terpenting, bagi semua umat Islam baik laki-laki maupun wanita wajib menunaikan, mendirikan, melaksanakan dan mengamalkannya selama hidup, shalat telah ditentukan tiap waktunya masing-masing.

Allah berfirman, “Sesungguhnya bagi orang Mukmin shalat itu adalah merupakan suatu Kewajiban yang telah ditentukan Waktunya.” (Q.S. An Nisa : 103).

Dan tiada alasan atas kewajiban shalat lima waktu ini untuk ditinggalkan, meskipun ditempat mana berada, dan dalam kondisi situasi apapun, karena Allah Maha Bijaksana dan selalu memudahkan kepada hamba-hamba-Nya. Bila tidak kuasa mendirikan shalat berdiri, diperbolehkan shalat sambil duduk, bila terhalang menenunaikan dengan duduk diizinkan shalat dengan berbaring.

Rasulullah SAW bersabda, “Amal perbuatan seseorang yang pertama kali akan dihisab (diperiksa), di hari kiamat nanti adalah shalat, maka barangsiapa diterima shalatnya, akan diterima seluruh amalnya, dan jika shalatnya ditolak akan tertolak seluruh amalnya.” (HR. At Thabrani, Mundzir dan At Tirmidzi).

Berdasarkan uraian hadis di atas dapat dipahami, bahwa kunci dari seluruh ibadah dan amalan kita adalah shalat, dengan jelas ditegaskan bahwa amal yang pertama kali diperiksa dan ditanyai Allah bila shalat diterima akan diterima seluruh amalnya, jika shalatnya ditolak akan tertolak seluruh amalnya.

Begitu pentingnya ibadah shalat bagi kita umat Islam, sehingga Allah, mengundang langsung Rasulullah untuk menerima amanat dan perintah shalat melalui peristiwa Isra Mi’raj, karena shalat dalam pelaksanaannya adalah merupakan hubungan langsung antara manusia dengan Allah.

Perintah ibadah shalat diturunkan langsung oleh Allah kepada Rasulullah, tanpa melalui perantara malaikat Jibril, seperti halnya perintah ibadah lainnya, shalat mempunyai kedudukan yang utama dalam Islam, sehingga diposisikan sebagai tiangnya agama.

Rasulullah bersabda, “Shalat itu merupakan tiang agama, barangsiapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agama, dan barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia meruntuhkan agama.” (HR. Baihaqi).

Para ulama mengatakan bahwa ancaman bagi orang yang meremehkan dan melalaikan shalat, di akhirat kelak akan dijatuhkan kedalam neraka Zaqar, orang-orang yang disiksa di neraka Zaqar itu, hancur tulang belulangnya, kemudian utuh lagi, selanjutnya disiksa lagi terus-menerus hingga terasa benar segala pedih dan sakit deritanya, sebagaimana yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, “Apa yang menyebakan kamu masuk ke neraka Zaqar??” Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan shalat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin….” (Q.S. Al Muddatsir: 42 – 44).

Menurut huraian di atas, shalat membedakan sekaligus jurang pemisah antara keimanan dan kekufuran, sebagai pencegah terhadap perbuatan keji dan mungkar, serta shalat pula yang membedakan yang mensyukuri nikmat Allah, dan yang menyia-nyiakan. Allah berfirman, “Sesungguhnya Kami (Allah), telah memberimu karunia yang banyak, dan karena itu, jadikanlah shalatmu semata-mata untuk Rabb-mu dan berqurbanlah dengan cara yang demikian ….” (Q.S. Al Kautsar: 1-2).

Shalat yang didirikan dengan khusyuk dan istiqamah, akan melahirkan dialog spiritual antara hamba dengan Allah, sehingga mampu mengatasi dan menjalani segala persoalan kehidupan dengan penuh optimis, sudah semestinya dan sejatinya sebagai seorang mukmin menjalani kehidupan di dunia ini menjadikan shalat dan sabar sebagai penolongnya, sehingga terhindar dari kehancuran dan menghantarkan pada keselamatan dunia dan akhirat.

Berdasarkan dari dalil yang dikemukakan, shalat merupakan faktor penting terhadap bisa diterimanya ibadah-ibadah yang lain, termasuk sedekah. Jadi tidak diterima sedekah seseorang jika ia tidak mengerjakan ibadah shalat, karena shalat merupakan kunci untuk terwujudnya ibadah lainnya.

Namun di sisi lain penulis mempunyai pandangan, bahwa ibadah lain, tidak diterima karena tidak shalat, lebih karena faktor atau kondisi tertentu, bukan semata-mata meninggalkan shalat secara umum. Ini bukan bermakna saya meringankan perbuatan meninggalkan shalat, sama sekali tidak, meninggalkan shalat tetaplah amat berat dosanya, pelakunya akan mendapatkan azab yang sangat berat, bahkan digolongkan ke dalam kelompok orang fasiq. Namun saya hanya ingin mempertajam dari sisi ketergantungan ibadah lain dengan shalat.

Menurut saya, kondisi dibalik tidak mengerjakan shalat sehingga tidak diterima ibadah lain tersebut ialah, “mereka dengan sengaja meninggalkan shalat tanpa dibenarkan oleh syariat, dan sekaligus mereka mengingkari tentang kewajiban shalat itu sendiri.” Jika kondisi seperti ini, maka ibadah lain tidak diterima akibat tidak shalat sebenarnya yang menjadikan tidak diterima ibadah lain lebih karena pengingkaran mereka terhadap kewajiban shalat, bukan semata-mata tidak shalat. Ketika mengingkari kewajiban shalat maka sama saja mengingkari pesan dalam Al-Quran yang mewajibkan shalat, ketika mengingkari bagian pesan Al-Quran yang sifatnya qat’i (tegas, jelas dan lugas) tentang kewajiban shalat, padahal semua persyaratan shalat sudah terpenuhi, baik dari sisi hukum takif (pembebanan) maupun hukum wad’i (faktor penting bisa dilaksanakan suatu yang sudah diperintahkan), maka sama saja dia mengingkari atau tidak percaya terhadap Al-Quran yang efeknya, akibat sikap demikian, ada bagian dari iman yang dicederai, padahal demikian itu tidak boleh terjadi. Jadi alhasil, tidak diterima ibadah lain karena mengingkari Al-Quran sekalipun tidak secara langsung dan terang terangan. Karena bukti keimanan itu harus didukung pula oleh tindakan. Jurang pemisah antara iman dan tidak, menurut saya bukan terletak pada tinggal shalat, sebenarnya pada pengingkaran terhadap kewajibannya. Jika alasan saya ini bisa diterima, maka orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tetapi tetap meyakini shalat itu wajib untuknya, maka ibadah lain yang mereka lakukan tetap diterima oleh Allah.

Alasan pendukung lainnya untuk mendukung pandangan saya itu ialah, dalam Islam, shalat bukanlah rukun atau syarat wajib atau syarat sah untuk ibadah lainnya, umpanya shalat bukan syarat wajib, syarat sah, atau rukun untuk ibadah haji, puasa, zakat dan sedekah. Oleh karena itu, shalat bukan penentu sahnya ibadah lain. Karena tidak mengerjakan shalat bukanlah penghalang sah ibadah lain. Hanya sanya salah satu syarat sah ibadah seperti haji dan lain lain ialah, pelakunya harus mukmin.

Berdasarkan argumen pendukung ini, maka semakin memperkuat alasan saya di atas, bahwa pada dasarnya ibadah lain tidak terpengaruh diterima dan tidaknya dengan semata-mata tidak shalat murni, sedangkan keimanannya tidak tercederai.

Saya berpandangan, dalil-dalil di atas yang menjadikan shalat sebagai faktor kunci diterimanya ibadah lain bukan mengarah kepada tidak diterimanya ibadah lain secara langsung, tetapi proses hisab untuk amalan lain tidak akan dihisap ketika masalah shalat tidak tuntas. Dan redaksinya seperti terkesan memang tidak diterimanya ibadah lain, lebih kepada menekankan bahwa shalat itu sangat istimewa, sehingga proses untuk ibadah lain dipending selama tentang shalah masih bermasalah. Bukan penegasan untuk tidak diterima ibadah lain.

Kesimpulan akhir, tentang sah dan diterima suatu ibadah sifatnya mandiri, tidak terikat diterimanya satu ibadah dengan ibadah lainnya, terkhusus dalam masalah ini ibadah shalat tidak menjadi penentu diterimanya ibadah lain.

Wallu A’lam Bissawab.

Advertisements

Kenapa Umat Islam Jadi Sasaran Pemusnahan?

FAZZANPOST – Dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy (isteri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam), beliau berkata:” (Pada suatu hari) Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, ‘La ilaha illallah, celaka (binasa) bangsa Arab dari kejahatan (malapetaka) yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka bagian dinding Ya’juj dan Ma’juj seperti ini’, dan Baginda menemukan ujung ibu jarinya dengan ujung jari yang sebelahnya (jari telunjuk) yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan.

Saya (Zainab binti Jahsy) lalu bertanya, ‘Ya Rasulullah! Apakah kami akan binasa, sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang shaleh?’ Lalu Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak’,” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas menerangkan, apabila di suatu tempat atau daerah sudah terlalu banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasiqan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Tidak hanya kepada orang jahat saja, tetapi orang-orang shaleh juga akan dibinasakan, walaupun masing-masing pada hari qiamat akan diperhitungkan menurut amalan yang telah dilakukan.

Oleh karena itu segala bentuk kemungkaran dan kefasiqan hendaklah segera dibasrni, dan segala kemaksiatan hendaklah segera dirnusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan saja akan menimpa orang-orang yang melakukan kernungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi juga menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu.

Dalam hadits di atas walaupun disebutkan secara khusus tentang bangsa Arab tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus karena Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sendiri dari kalangan mereka, dan yang menerima Islam pada waktu permulaan pengembangannya adalah kebanyakan dari kalangan bangsa Arab dan sedikit demi sedikit dari bangsa lain.

Begitu pula halnya dalam masalah yang berkaitan dengan perkembangan umat Islam banyak bergantung kepada maju-mundurnya bangsa Arab itu sendiri. Selain itu, bahasa resmi Islam adalah bahasa Arab. Kemudian Ya’juj dan MaJuj adalah dua bangsa (dari keturunan Nabi Adam As.) yang dahulunya banyak mernbuat kerusakan di permukaan bumi, lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Zul Qarnain dan pengikut-pengikutnya dengan campuran besi dan tembaga, maka dengan itu mereka tidak dapat keluar, sehingga hampir tiba hari qiamat.

Maka pada waktu itu dinding yang kuat tadi akan hancur dan keluarlah kedua bangsa itu dari kediaman mereka, lalu kembali membuat kerusakan di permukaan bumi. Apabila peristiwa ini telah terjadi, itulah tanda hari qiamat sudah dekat.

Ini Kaum yang Digunting Bibirnya di Akhir Zaman

FAZZANPOST – Menjadi seorang pemimpin bagi suatu kaum bukanlah perkara yang mudah. Karena seorang pemimpin haruslah mengutamakan kepentingan rakyatnya di samping kepentingannya sendiri.

Seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas segala kebutuhan masyarakatnya selain bertanggung jawab atas kebutuhah keluarganya. Demikianlah, seorang pemimpin yang sejati harus amanah atas jabatannya.

Akan tetapi pada masa ini, hanya sedikit pemimpin yang demikian itu. Kebanyakan pemimpin saat ini lebih mementingkan keluarga dan kelompoknya dibandingkan dengan rakyatnya yang jelas-jelas diamanahkan kepadanya. Dan kepada mereka para pemimpin yang tidak amanah ini telah diwartakan balasan yang akan mereka terima di akhirat kelak.

Nabi pernah bersabda, “Saat malam Isra Mi’raj tiba, aku lihat ada manusia. Mereka digunting bibirnya. Kepada Jibril aku bertanya, ‘Siapakah mereka?’ Jibril berkata, ‘Merekalah pemimpin-pemimpin umatmu. Mereka anjurkan orang lain berbuat baik, namun lupa diri sendiri. Mereka membaca kitab Al-Qur’an, tapi tak memperhatikan, tak pula mengamalkan’.”

Di dunia ini, kita akan mendapati banyak pemimpin yang tidak ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Mereka menganjurkan untuk berbuat sesuatu namun mereka sendiri melanggarnya. Kata-kata mereka di muka umum sungguh baik dan terdengar bijak. Tapi di sisi lain akhlak dan kelakuan mereka buruk. Kekuasaan telah mereka manfaatkan untuk menutupi kekurangan diri dan kejelekan sifat dengan cara kasar maupun halus.

Sering kita dapati bahwa pemerintahan suatu negara menggelar perlombaan membaca Al-Qur’an. Mereka menikmati alunan indahnya para qari’ membacakan ayat-ayat Al-Qur’an. Namun mereka lupa, bahkan dengan sengaja tidak mengamalkannya. Lebih dari itu, orang-orang yang berusaha mengamalkan Al-Qur’an dengan benar dan konsisten dia tangkap dan disiksa karena menghambat kepentingannya. Ironis memang.

Di antara kejelekan sifat mereka pula adalah menerapkan hukum hanya kepada golongan tertentu, yaitu kalangan bawah. Kalau hukum itu menyangkut dirinya, keluarganya dan orang-orang terdekatnya maka seketika menjadi tidak berfungsi. Sementara kalau rakyat kecil yang melakukan kesalahan dengan tugas dia terpakan hukum itu. Inilah yang akan menjadi penyebab kehancuran suatu negeri karena pemimpinnya yang demikian. Padalah Rasulullah SAW sudah memberikan contoh dengan sabdanya bahwa kalaulah Fatimah putrinya tercinta mencuri maka beliau tetap akan menerapkan hukum potong tangan kepadanya. Begitulah seharusnya seorang pemimpin.

Pemimpin yang dijumapai Rasulullah SAW dalam malam Isra Mi’raj sangat dapat dengan mudah kita jumpai saat ini. Maka ketahuilah ancaman Allah SWT ini, bahwa kelak di neraka bibir mereka akan digunting karena kebusukan mulut mereka.

Kisah Penghina al-Qur’an yang Dihukum Mati

FAZZANPOST – Kala Abi Sarah ditanya oleh para kafir musyrikin terhadap pengalamannya pernah diminta untuk menuliskan wahyu, dengan bangganya Abi Sarah mengatakan bahwa ternyata Nabi Muhammad itu dapat “dibodohi”. Dia mengatakan, “Ketika Muhammad mengimlakan kepadaku ayat “Aziizun Hakim” aku justru menuliskan “Alimun Hakim” dan Muhammad mempercayainya begitu saja.”

Tentu saja lelucon Abi Sarah yang bermaksud menghinakan Al-Quran sekaligus mencemooh Nabi Muhammad ﷺ disambut gelak tawa kepuasaan pembenci Islam. Mereka seakan menganggap bahwa Rasulullah gampang dibodohi dan dibohongi hanya oleh seorang bernama Abi Sarah.

Berita kebohongan yang disampaikan oleh Abi Sarah pun telah sampai ke telinga Rasulullah dan para sahabat. Apa yang terjadi kemudian? Apakah berita itu dianggap kabar angin saja? Ternyata tidak! Penghinaan dan penistaan terhadap kalamullah sekaligus Rasulullah ﷺ memiliki hukum tersendiri di dalam Islam.Beberapa tahun kemudian, ketika kekuatan umat Islam telah bertambah semakin kuat dan banyak hingga menyebar ke beberapa jazirah di negara Arab, ekspansi selanjutnya adalah menaklukkan kota Makkah yang lebih dikenal dengan istilah Fath Makkah. Ketika umat Islam telah berhasil menguasai kota Makkah, kaum kafir Quraisy menyerah tanpa syarat. Mereka tunduk atas segala ketentuan serta balasan terhadap permusuhan mereka terhadap kaum muslimin puluhan tahun yang lalu.

Rasulullah ﷺ memaafkan segala bentuk kekerasan, kekejaman serta permusuhan kafir Quraisy Makkah. Namun, ada satu hal yang tidak terlupakan. Ingatan kaum muslimin terhadap penghinaan serta penistaan Islam yang pernah dilakukan seorang munafik bernama Abi Sarah tidak serta merta hilang begitu saja. Apa tindakan balasan atas penghinaan Abi Sarah terhadap Al-Quran?

Rasulullah ﷺ dengan tegasnya memerintahkan para pasukan elit untuk mencari Abi Sarah serta beberapa orang yang melakukan penistaan yang sama, seperti Abdullah bin Hilal bin Khatal dan Miqyas bin Shubabah. Rasulullah ﷺ menginstruksikan ketiga orang ini untuk dieksekusi mati sekalipun mereka bergantung di sisi Ka’bah.

Pemimpin Perempuan Dalam Islam

FAZZANPOST – Di Indonesia wacana hukum Islam tentang boleh tidaknya wanita menduduki jabatan publik, baik tingkat tertinggi maupun dalam level yang lebih rendah muncul relatif baru. Topik ini mulai mengemuka pasca era Reformasi. Tepatnya, sejak tahun 2001, yakni saat lengsernya Abdurrahman “Gus Dur” Wahid dari tahta kepresidenan dan naiknya Megawati Sukarnoputri menjadi presiden wanita pertama di Indonesia.[1] Di negara muslim lain, fenomena kepala negara wanita sudah pernah dan sedang terjadi yaitu di Pakistan dan Bangladesh. Perdana Menteri (PM) Benazir Bhutto menjadi Kepala Negara Pakistan dua periode yang pertama pada tahun 1988-1990 dan yang kedua pada tahun 1993-1996.[2] Bangladesh, negara yang memisahkan diri dari Pakistan pada 1971, dipimpin oleh dua kepala negara wanita yaitu Khaleda Zia (1991-2006) dan Sheikh Hasina.yang berkuasa dua periode yakni tahun 1996-2001 dan 2009-sampai sekarang.[3]

Kontroversi pemimpin perempuan sebenarnya sudah mulai berhembus jauh sebelum pemilu 1999. Pro kontra ini berasal dari berbagai lapisan masyarat mulai dari politisi partai yang berbasis Islam maupun dari kalangan non-partai termasuk akademisi, aktivis ormas Islam, bahkan kalangan santri yang secara kultural berafiliasi ke NU (Nahdlatul Ulama). Hal ini dapat dimaklumi karena masalah kepemimpinan perempuan mencakup banyak dimensi: politis, sosiologis, budaya, ideologis. Termasuk di antaranya adalah dimensi syariah. Tulisan ini akan memfokuskan pembahasan dari aspek hukum syariah, suatu sudut pandang yang paling menjadi perhatian kalangan santri khususnya dan umat Islam secara umum.

Pembagian Al-Wilayah

Level kepemimpinan dan dalam bahasa Arab disebut al wilayah yang secara etimologis berarti.suatu negara yang diatur oleh kepala pemerintahan. Al-Wilayah juga bermakna penguasa atau pejabat negara itu sendiri.[4] Secara istilah al-wilayah terbagi menjadi tiga yaitu al-wilayah al-udzma al-kubro, al-wilayah al-ammah dan al-wilayah as-sughro al-khassah. Al-wilayah al-ammah bermakna “jabatan yang memiliki otoritas untuk melaksanakan tiga jabatan yaitu eksekutif (tanfidziyah), yudikatif (qadhaiyah) dan legislatif (tashri’iyah).”[5]

Yang dimaksud al-wilayah al-udzma al-kubro yaitu wilayah negara yang dipimpin oleh kepala pemerintahan yang sekarang disebut dengan presiden, perdana menteri, kanselir, atau raja. Namun, ada juga perbedaan penafsiran dalam mendefinisikan kata al-wilayah al-udzma al-kubro dan al-wilayah as-sughro. Ada pandangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-wilayah al-kubro adalah kekuasaan khilafah yang mencakup seluruh negara Islam di seluruh dunia yang pemimpinnya disebut dengan al-imamah al-udzma.[6] Dalam pengertian ini, maka sebenarnya al-imam al-udzma atau al-khilafah al-ammah yang menjadi pemimpin tertinggi dalam al-wilayah al-udzma saat ini pada dasarnya tidak ada. Yang ada saat ini adalah kepala negara dalam level al-wilayah as-sughra.[7] Pandangan ini dianut oleh banyak ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, Tantawi, dan Ali Jumah. Sedang al-wilayah as-sughro hanya terbatas pada satu negara Islam di antara negara-negara Islam yang lain.

Dalam konteks pemahaman seperti di atas, Qardawi menyatakan:

ولكن هناك إجماعًا للفقهاء على أن المرأة لا تصلح للخلافة العامة، أو الإمامة العظمى، والتي هي خلافة المسلمين جميعًا، ولكن هل الرئاسة الإقليمية في الدول القطرية الحالية تدخل في الخلافة، أم أنها أشبه بولاية الأقاليم قديمًا.

(Ulama fiqih sepakat [ijmak] bahwa perempuan tidak pantas menduduki jabatan Al-Khilafah al-Ammah atau Al-Imamah Al-Udzma yaitu pemimpin seluruh umat Islam dunia. Akan tetapi apakah kepala negara dalam level lokal dan regional seperti saat ini masuk dalam kategori al-khilafah atau serupa dengan kepala daerah pada zaman dulu?).[8]

Terlepas dari itu, Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah membagi kekusaan al-wilayah al-ammah yang berada di bawah kepala negara (al-wilayah al-kubro) ke dalam empat bagian:

فالقسم الأول: من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة، وهم الوزراء، لأنهم يُستَنابون في جميع الأمور من غير تخصيص. والقسم الثاني: من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة، وهم: أمراء الأقاليم والبلدان؛ لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال، عام في جميع الأمور. والقسم الثالث: من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة، وهم كقاضي القضاة، ونقيب الجيوش، وحامي الثغور، ومستوفي الخراج، وجابي الصدقات؛ لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال. والقسم الرابع: من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة، وهم: كقاضي بلد، أو إقليم، أو مستوفي خراجه، أو جابي صدقاته، أو حامي ثغره، أو نقيب جند؛ لأن كل واحد منهم خاص النظر، مخصوص العمل

(Bagian pertama, orang yang kekuasaannya umum dalam urusan umum. Mereka adalah para menteri karena mereka bertanggung jawab atas semua perkara tanpa kekhususan. Kedua, pejabat yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus. Mereka adalah pejabat daerah dan kota, karena melihat pada tugas yang dikhususkan pada mereka itu umum dalam segala urusan. Ketiga, pejabat yang kekuasaannya khusus dalam urusan yang umum. Mereka seperti hakim, komandan tentara, penarik pajak dan zakat. Keempat, pejabat yang tugasnya khusus untuk urusan khusus. Seperti hakim kota atau daerah, penarik pejak atau zakat, penegak hukum, dan lain-lain. Karena masing-masing memiliki pengawasan khusus dan tugas khusus).[9]

Titik Kontroversi Kepemimpinan Perempuan

Terjadinya pro dan kontra dalam soal pemimpin wanita dalam Islam berasal dari perbedaan ulama dalam menafsiri sejumlah teks baik dari Al-Quran maupun hadits. Beberapa nash yang menjadi ajang perbedaan penafsiran antara lain::

QS An Nisa 4:34 Allah berfirman “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),…”[10]
QS Al Ahzab 33:33 Allah berfirman: “dan hendaklah kamu (perempuan) tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.”[11]
QS Al-Ahzab 33:53 Allah berfirman: “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”[12]
QS Al-Baqarah 4:282 Allah berfirman: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.”[13]
QS At Taubah 9:71 Allah berfirman: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar.”[14]
QS An-Naml ayat 27:23-44 (kisah tentang dan pujian Allah terhadap Ratu Balqis).
Hadits Nabi: “Wanita adalah saudara dari laki-laki.”[15]
Hadits Nabi: “Allah mengizinkan kalian perempuan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhanmu.”[16]
Aisyah memimpin tentara laki-laki dalam perang Jamal.
Umar bin Khattab mengangkat wanita bernama As-Syifa sebagai akuntan pasar.[17]
Hadits sahih riwayat Bukhari dari Abu Bakrah, Nabi bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita.”[18]
Teks hadits dari Abu Bakrah dan QS An Nisa 4:34 menjadi alasan paling mendasar dari kalangan ulama yang mensyaratkan kepemimpinan harus di tangan laki-laki dan menolak atas bolehnya peran wanita menduduki posisi tersebut. Sedangkan kisah Ratu Balqis dalam QS An-Naml 27:23-44, dan QS At Taubat 9:71 serta hadits ““Wanita adalah saudara dari laki-laki.” menjadi argumen dasar ulama yang membolehkan pemimpin perempuan.

Pandangan yang Mengharamkan Pemimpin Wanita

Pendapat yang mengharamkan kepala negara perempuan mendasarkan argumennya terutama pada QS An Nisa 4:34 dan hadits dari Abu Bakrah di atas. Dari kedua nash tersebut kalangan ahli fiqih salaf, termasuk madzah empat berpendapat bahwa al-imam harus dipegang seorang laki-laki dan tidak boleh diduduki seorang perempuan. Ibnu Katsir, misalnya, dalam Tafsir Ibnu Katsir dalam menafsiri QS An-Nisa 4:34 menyatakan:

الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. “بما فضَّل اللّه بعضهم على بعض” أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك المُلك الأعظم؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم: “لن يفلح قوم ولَّو أمرهم امرأة” رواه البخاري، وكذا منصب القضاء وغير ذلك “وبما أنفقوا من أموالهم” أي: من المهور والنفقات… فناسب أن يكون قيماً عليها كما قال اللّه _تعالى: “وللرجال عليهن درجة” الآية، وقال ابن عباس: “الرجال قوامون على النساء” يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها اللّه به من طاعته…)

(Laki-laki adalah pemimpin wanita … karena laki-laki lebih utama dari perempuan. Itulab sebabnya kenabian dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja yang agung; … begitu juga posisi jabatan hakim dan lainnya… Ibnu Abbas berkata “Laki-laki pemimpin wanita” maksudnya sebagai amir yang harus ditaati oleh wanita).[19]

Ar-Razi dalam Tafsir Ar-Razi sependapat dengan pandangan Ibnu Katsir:

واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقة، وبعضها أحكام شرعية وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق

(Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Sebagian berupa sifat-sifat faktual sedang sebagian yang lain berupa hukum syariah seperti al-imamah as-kubro dan al-imamah as-sughro, jihad, adzan, dan lain-lain).[20]

Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mengutip ijmak-nya ulama bahwa salah satu syarat menjadi imam adalah laki-laki (dzukuroh):

وأما الذكورة فلأن عبء المنصب يتطلب قدرة كبيرة لا تتحملها المرأة عادة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه الوظيفة في السلم والحرب والظروف الخطيرة، قال صلّى الله عليه وسلم : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (2) لذا أجمع الفقهاء على كون الإمام ذكراً.

(Adapun laki-laki [sebagai syarat jabatan al-imam] karena beban pekerjaan menuntut kemampuan besar yang umumnya tidak dapat ditanggung wanita. Wanita juga tidak sanggup mengemban tanggung jawab yang timbul atas jabatan ini dalam masa damai atau perang dan situasi berbahaya. Nabi bersabda: ‘Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita’ Oleh karena itu, ulama fiqih sepakat bahwa jabatan Imam harus laki-laki).[21] Tentu saja yang dimaksud al-imam di sini adalah al-imam al-udzma atau al-khalifah al-ammah yang mengepalai muslim dunia.

Namun, menurut Wahab Zuhaili, dalam masalah jabatan qadhi atau hakim, terdapat perbedaan ulama fiqih apakah wajib laki-laki atau perempuan juga boleh menempati posisi ini:

اتفق أئمة المذاهب على أن القاضي يشترط فيه أن يكون عاقلاً بالغاً حراً مسلماً سميعاً بصيراً ناطقاً، واختلفوا في اشتراط العدالة، والذكورة

(Imam madzhab sepakat bahwa syarat bagi qadhi adalah berakal sehat, baligh, merdeka, muslim, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan laki-laki).[22]

Ulama yang membolehkan wanita menduduki jabatan qadhi atau hakim antara lain Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir at-Tabari. Ibnu Rushd memerinci perbedaan pendapat ini dalam kitab Bidayatul Mujtahid:

وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة: فقال الجمهور: هي شرط في صحة الحكم، وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الأموال. قال الطبري : يجوز أن تكون المرأة حاكماعلى الإطلاق في كل شيء

(Ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki sebagai hakim. Jumhur mengatakan: ia menjadi syarat sahnya putusan hukum. Abu Hanifah berkata: boleh wanita menjadi qadhi dalam masalah harta. At-Tabari berkata: Wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal).[23]

Sementara itu, kalangan ulama kontemporer yang mengharamkan kepemimpinan wanita dipelopori oleh ulama Wahabi. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz[24] menyatakan dalam fatwanya bahwa wanita dilarang menduduki jabatan tinggi apapun dalam pemerintahan:

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة . ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

(Kepemimpinan wanita untuk riasah ammah lil muslimin itu tidak boleh. Quran, hadits dan ijmak sudah menunjukkan hal itu. Dalil dari Al-Quran adalah QS An-Nisa 4:34. Hukum dalam ayat tersebut mencakup kekuasaan laki-laki dan kepemimpinannya dalam keluarga. Apalagi dalam wilayah publik… Adapun dalil hadits adalah sabda Nabi “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh perempuan.” Tidak diragukan lagi bahwa hadits ini menunjukkan haramnya kepemimpinan perempuan pada otoritas umum atau otoritas kawasan khusus. Karena semua itu memiliki sifat yang umum. Rasulullah telah menegasikan kejayaan dalam suatu negara yang dipimpin perempuan).[25]

Fatwa Bin Baz di atas tidak membedakan antara riasah ammah yakni al-khilafah al-ammah dengan al-wilayah al-khassah. Juga, semua posisi jabatan tinggi seperti hakim, menteri, gubernur, dan semua posisi yang membawahi laki-laki haram hukumnya diduduki oleh perempuan.

Pandangan yang Membolehkan Pemimpin Wanita

Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir,[26] menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (al-wilayah al-udzma) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah Ad-Din wal Hayat, Tantawi menegaskan:

ان تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة الإسلامية لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولى عز وجل عن ملكة سبأ وأنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبين القرآن الكريم ذلك في هذه القصة وحول نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لم يفلح قوم ولو أمرهم امرأة )، قال طنطاوي ان هذا الحديث خاص بواقعة معينة وهي دولة الفرس ولم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التعميم.: فللمرأة أن تتولى رئاسة الدولة والقاضية والوزيرة والسفيرة وان تصبح عضوا في المجالس التشريعية إلا أنه لا يجوز لها مطلقا أن تتولى منصب شيخ الأزهر لأن هذا المنصب خاص بالرجال فقط لأنه يحتم على صاحبه إمامة المسلمين للصلاة وهذا لا يجوز شرعا للمرأة.)

(Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba.[27] Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita” Tantawi berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita).[28]

Pendapat ini disetujui oleh Yusuf Qardhawi. Ia menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (riasah daulah), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan sempurna (tamam al ahliyah).[29] Menurut Qaradawi tidak ada satupun nash Quran dan hadits yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah seperti a) tidak boleh ada khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, 2) tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, dan 3) harus tetap menjaga perilaku islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain.[30]

Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, mufti Mesir saat ini[31], termasuk di antara ulama berpengaruh yang membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa kedudukan Al-Imamah Al-Udzma yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam shalat.[32]

Ali Jumah menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam berbagai posisi sudah sering terjadi dalam sejarah Islam. Tak kurang dari 90 perempuan yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di era Khilafah Utsmaniyah. Bagi Jumah, keputusan wanita untuk menempati jabatan publik adalah keputusan pribadi antara dirinya dan suaminya.[33]

Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah

Bolehnya perempuan menduduki posisi penting di lembaga pemerintahan – dari kepala negara sampai ketua RT– maupun di sektor swasta bukan tanpa syarat. Islam membuat aturan-aturan yang harus ditaati atas setiap langkah yang dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Dalam hal ini, Qardawi menyatakan ada tiga syarat yang harus dipenuhi wanita yang bekerja di luar rumah:

أولاً أن يكون العمل مشروعًا، فلا يجوز أن تعمل المرأة في عمل غير مشروع، كما لا يجوز للرجل أن يعمل في عمل غير مشروع، ولكن توجد أشياء تجوز للرجل ولا تجوز للمرأة، فلا يجوز أن تعمل راقصة مثلاً، ولا يجوز أن تعمل سكرتيرة خاصة لرجل يغلق عليها مكتب، وتضاء لمبة حمراء؛ فلا يجوز الدخول، لأن خلوة المرأة بالرجل بلا زوج ولا محرم، محرمة بيقين وبالإجماع.

الأمر الثاني: هو ألا يكون هذا العمل منافيًا لوظيفتها الأساسية في مملكتها الأساسية كما تقول، فعملها الأول أنها زوجة تؤدي حقوق الزوجية، وأم تؤدي حقوق الأولاد، فإذا كان هذا العمل سيتعارض تمامًا مع ذلك، فهذا لا يقبل بحال.

الأمر الثالث: أن تلتزم بالآداب الإسلامية، مثل آداب الخروج واللبس والمشي والكلام والحركة، فلا يجوز أن تخرج متبرجة، ولا يجوز أن تخرج متعطرة ليشم الرجال ريحها، ولا يجوز أن تمشي كما قال تعالى: (ولايضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) أي تلبس حذاء بكعب عال وتضرب به في الأرض كأنها تقول للناس: “خذوا بالكم”، كما لا يجوز الكلام إلا بالمعروف (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولًا معروفًا) فهذه آداب يجب أن تراعيها إذا قامت بعملها هذا.

(Pertama, pekerjaan itu tidak dilarang syariah. Wanita tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang syariah sebagaimana hal itu tidak boleh bagi laki-laki. Akan tetapi ada juga jenis pekerjaan yang boleh bagi laki-laki tapi tidak boleh bagi perempuan. Misalnya, wanita tidak boleh menjadi penari, atau sekretaris pribadi bagi laki-laki yang berada di dalam kamar tertutup. Karena wanita yang khalwat [berduaan dalam ruangan tertutup] dengan lelaki lain tanpa ditemani suami atau mahram adalah haram secara pasti menurut ijmak ulama.

Kedua, pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugas wanita yang utama yaitu sebagai istri dengan melaksanakan hak-hak rumah tangga dan sebagai ibu dalam memenuhi hak-hak anak. Sekiranya pekerjaan tersebut akan mengganggu tugas-tugas utamanya, maka itu tidak bisa diterima.

Ketiga, berpegang teguh pada etika Islam. Seperti tata cara keluar rumah, berpakaian, berjalan, berbicara, dan menjaga gerak-geriknya. Oleh karena itu, wanita tidak boleh keluar tanpa mengenakan busana muslim, atau memakai parfum supaya wanginya tercium laki-laki. Dan tidak boleh berjalan dengan gaya jalan seperti yang digambarkan Allah dalam QS An-Nur 24:31 “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”[34] Sebagaimana tidak dibolehkan berbicara kecuali untuk kebaikan seperti disebut dalam QS Al-Ahzab 33:32 “Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”[35] Inilah etika prinsip yang harus dijaga oleh wanita yang bekerja di luar rumah.)[36]

Kesimpulan

Terdapat kesepakatan ulama fiqih (ijmak) dari keempat madzhab dan lainnya, salaf dan kontemporer, bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan al-khilafah al-ammah atau al-imamah al-udzma. Namun, ada perbedaan pandangan tentang definisi kedua istilah ini. Mayoritas memaknai kata al-khilafah al-ammah atau al-imamah al-udzma sebagai kepala negara yang membawahi wilayah Islam di seluruh dunia seperti yang terjadi pada zaman empat khalifah pertama (khulafaur rasyidin), masa khilafah Abbasiyah dan Umayyah. Ulama fiqih klasik umumnya juga tidak membolehkan perempuan menjadi hakim, kecuali Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir At-Tabari yang membolehkan wanita menduduki posisi apapun. Pandangan ketiga ulama terakhir ini menjadi salah satu alasan ulama kontemporer atas bolehnya wanita menjabat posisi apapun asal memenuhi syarat.

Bagi kalangan yang mengharamkan kepala negara wanita, setiap negara muslim saat ini termasuk dalam kategori al-wilayah al-ammah yang pemimpinnya disebut al-imamah al-udzma. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh menduduki posisi ini. Bagi ulama yang membolehkan, seperti Tantawi, Yusuf Qardawi dan Ali Jumah, masing-masing negara yang ada saat ini adalah salah satu bagian wilayah alias al-wilayah al-khassah – bukan al-wilayah al-ammah — dan karena itu boleh dipimpin oleh perempuan termasuk posisi jabatan lain yang berada di bawahnya seperti hakim, menteri, gubernur, DPR, dan lain-lain.

Di antara kedua pendapat di atas, ada pandangan yang ekstrim yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menduduki posisi jabatan apapun yang membawahi laki-laki dengan argumen QS An-Nisa 4:34 dan hadits Abu Bakrah. Pendapat ini berasal dari ulama Wahabi Arab Saudi dan didukung oleh hampir semua kalangan yang pro dengan mereka.[]

Endnote:

[1] Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia, (Cambridge University Press:2013).
[2] Libby Hughes, Benazir Bhutto: From Prison to Prime Minister, (Universe: 2000).
[3] Willem van Schendel, A History of Bangladesh, (Cambridge University Press 2009).
[4] Al-Mukjam Al-Wasith. Teks asal: و الوِلاَيةُ البلادُ التي يتسلَّط عليها الوالي. Dalam kamus Ar-Raid, kata al-wilayah bisa bermakna wali yakni penugasa yang mengatur negara: Tiga makna wilyah: 1- ولي الشيء أو عليه : قام به وملك أمره . 2 – وليه أو عليه : نصره ، ساعده . 3 – ولي البلد : حكمه وأدار شؤونه .
[5] القيام بعمل من أعمال السلطات الثلاث : التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية
[6] Sebagaimana yang terjadi dahulu pada zaman Khulafaur Rasyidin dan juga seperti yang diimpikan dan dicita-citakan oleh gerakan Hizbut Tahrir.
[7] Diskursus tentang ini lihat Ibnu Taimiyah dalam Al-Wilayah as-Siyasiyah al-Kubro fil Islam.
[8] Yusuf Qardhawi, “للمرأة تولي الإفتاء والقضاء ورئاسة الدولة” Link: http://goo.gl/P3k8Nt
[9] Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sultaniyah, hlm. 31.
[10] Teks asal: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
[11] Teks asal: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
[12] QS Al-Ahzab 33:53 : وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
[13] QS Al-Baqarah 4:282 : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
[14] QS At-Taubah 9:71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
[15] Hadits riwayat Abu Daud nomor 236. Lihat juga, Ahmad dalam Musnad-nya no. 26238; Abu Ya’la dalam Musnad-nya no. 4694; Tirmidzi dalam Al-Jamik no. 113; Daruqutni dalam As-Sunnah no. 481; Ibnul Jarud dalam Al-Muntaqa no. 90; Tusi dalam Al Mustakhraj no. 324; Baihaqi dalam Sunan al-Kubro no. 767. Teks asal: إنما النساء شقائق الرجال
[16] Hadits dalam Sahih Bukhari: قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن
[17] Hadits riwayat Yazid bin Abi Hubaib terdapat dalam Al-Isabah li-Ibni Hajar, hlm. VII/728. Teks hadits: أن عمر رضي الله عنه استعمل الشِّفَاء على السوق. قال: ولا نعلم امرأة استعملها غير هذه عن يزيد بن أبي حبيب . Namun hadits ini dianggap tidak sahih oleh Ibnu Arabi dalam Ahkam al-Quran, hlm III/482.
[18] Sahih Bukhari hadits no. 4425; Sunan Nasai VIII/227. Teks asal: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
[19] Ismail bin Umar Ad-Dimashqi, Tafsir Ibnu Katsir, hlm. II/293-293.
[20] Tafsir Al-Fakhrur Razi, hlm. I/88
[21] Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 8/302.
[22] Ibid, hlm. 8/80.
[23] Ibnu Rashd, dalam Bidayatul Mujtahid, hlm. IV/1768.
[24] Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz adalah mufti kerajaan Arab Saudi yang berfaham ideologi Wahabi dan bermadzhab fiqih Hanbali.
[25] Abdullah bin Abdul Azin bin Baz, Majmuk Fatawa Ibn Baz, no. fatwa: 30461, hlm. I/424. Pendapat serupa juga dapat dilihat pada Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, no. fatwa: 11780, hlm. XVII/ 13.
[26] Menjabat sebagai Mufti Besar Mesir pada tahun 1986-1996, menjadi Imam Masjid Al-Azhar dan Syeikh Al-Azhar pada 1996.
[27] Kisah Ratu Balqis atau Ratu Saba terdapat dalam QS An-Naml 27:23-44.
[28] Harian Okaz Arab Saudi, edisi 28 Muharram 1429, hlm. 39 mengutip dari majalah Ad-Din wal Hayat Mesir.
[29] Fatwa Qardawi pada suatu program “Fiqh al-Hayat” yang diadakan tanggal 29 Agustus 2009. Fatwa serupa juga ditulis di kitabnya Fatawa Muashirah. Juga dimuat di situs resminya: http://goo.gl/P3k8Nt
[30] Qardhawi, Op.Cit. Lihat “Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah” dalam tulisan ini.
[31] Mufti Besar Mesir sejak 2013 sampai saat ini (2013).
[32] Fatwanya dimuat di harian Al-Jumhuriyah Mesir, edisi 28 Januari 2007.
[33] Ibid.
[34] QS An-Nur 24:31 ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
[35] QS Al-Ahzab 33:32 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
[36] Qardawi, Op.Cit

Haram Memilih Pemimpin Kafir?

Mana yang lebih baik, pemimpin kafir tapi adil atau pemimpin muslim tapi dzalim & koruptor?

Apakah memilih pemimpin kafir itu boleh? Mengapa ada pendapat yang membolehkan? Tapi mengapa banyak yang mengharamkan? Nah, bagaimana seharusnya? Saya mencoba menelaah beberapa pendapat. Semoga tulisan di bawah ini dapat meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan tidak tergoyahkan oleh mereka yang hatinya condong kepada kesesatan & kemunafikan.

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisaa’: 59).

Jangan Jadikan Orang Kafir Sebagai Auliya’

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi auliya dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)” (QS. Ali ‘Imran: 28)

Makna auliya (أَوْلِيَاءَ) adalah walijah (وَلِيجةُ) yang maknanya: “orang kepercayaan, yang khusus dan dekat”. Auliya adalah bentuk jamak dari wali (ولي) yaitu orang yang lebih dicenderungi untuk diberikan pertolongan, rasa sayang dan dukungan. Sedangkan terjemahan Al Qur’an bahasa Indonesia, kata auliya’ banyak diterjemahkan dengan kata pemimpin.

Ibnu Abbas radhiallahu’anhu menjelaskan makna ayat ini: “Allah Subhanahu Wa Ta’ala melarang kaum mu’minin untuk menjadikan orang kafir sebagai walijah (orang dekat, orang kepercayaan) padahal ada orang mu’min. Kecuali jika orang-orang kafir menguasai mereka, sehingga kaum mu’minin menampakkan kebaikan pada mereka dengan tetap menyelisihi mereka dalam masalah agama. Inilah mengapa Allah Ta’ala berfirman: ‘kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka‘” (Tafsir Ath Thabari, 6825).

Tapi bukankah ayat di atas bukan dalil keharaman memilih pemimpin kafir tapi keharaman memilih orang dekat/kepercayaan (bersekutu) dengan orang kafir?

Hal ini dapat dijelaskan dengan Qiyas. Qiyas, adalah menyamakan perkara cabang dengan perkara pokok, karena kesamaan ‘illah (sebab adanya hukum).

contoh : memukul orang tua hukumnya haram, diqiyaskan dengan dalil larangan mengucapkan ah/cih kepada orangtua. Dalilnya :

“Dan janganlah sekali-kali kamu katakan kepada keduanya (orangtua) perkataan ‘ah” (QS Al Isra’ 23)

Pada ayat di atas, pokok masalahnya adalah larangan mengucapkan ah / cih kepada kedua orang tua. Hukum masalah ini adalah Haram. Perkara cabangnya memukul kedua orangtua. ‘Illah (faktor diharamkannya) sama-sama menyakiti orangtua. Kesimpulan: memukul orang tua haram dengan qiyas dalil tersebut.

Nah, jika kita tidak menggunakan qiyas dan hanya memahami Al Quran secara harfiah/literal tentu umpatan yang haram hanya kata ah/cih saja. Kita juga bisa bilang bahwa Al Qur’an tidak mengharamkan umpatan seperti anjing atau yang lebih buruk kepada orang tua. Bahkan memukul orang tua juga boleh karena hukum asal semuanya boleh. Tidak ada dalil khusus yang secara terang-terangan disebut di Al Qur’an. Maka rusaklah pemahaman seperti ini !!!

Jika memilih auliya’ (orang kepercayaan) orang kafir haram apalagi memilih pemimpin kafir. Hal ini karena sebab kita memberikan kekuasaan, sumber daya, dukungan, kepercayaan, ketaatan, loyalitas, informasi, posisi strategis dan hal-hal lain yang potensial membahayakan kepentingan kaum muslimin.

Pendapat Para Ulama’

Hampir semua ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa umat Islam dilarang mengangkat (memilih) pemimpin dari kalangan non Muslim. Landasan dasar para ulama tersebut rata-rata merujuk kepada QS Ali Imran ayat 28 tentang larangan Allah menjadikan orang-orang kafir sebagai auliyâ’ (pemimpin, kekasih, orang dekat dan semacamnya).

Syekh Syatha al-Bakri ad-Dimyathi (ulama mazhab Syafii) menyatakan, “Sultan (penguasa) disyaratkan harus Muslim. Sedangkan orang kafir tidak sah menjadi penguasa, dan tidak sah kepemimpinannya.” (lihat I‘ânatuth-Thâlibîn: IV/246)

Imam Ibnu Jamaah, salah satu pemuka mazhab Syafii, menyatakan, “Tidak diperbolehkan mengangkat seorang dzimmi (non Muslim) untuk menjadi pejabat yang mengurus kaum Muslimin, kecuali sebagai petugas pengumpul pajak dari sesama kafir dzimmi atau pengumpul pajak dari perdagangan yang dilakukan oleh non Muslim.” (Tahrîrul-Ahkâm: 147).

Imam Ibnu al-Arabi, pemuka ulama mazhab Maliki, menyatakan bahwa Sayidina Umar bin al-Khatthab melarang Abu Musa al-Asy’ari mengangkat pejabat dari kafir dzimmi. Umar memerintahkan agar Abu Musa memecat pejabat yang dia angkat dari kalangan kafir dzimmi di Yaman. Hal senada dinyatakan oleh Abu Bakar al-Jasshash, pakar fikih dan usul fikih mazhab Hanafi. Beliau menyatakan, bahwa tidak ada wilâyah (kekuasaan) bagi orang kafir untuk orang Islam. (Rawâ’i‘ul-Bayân: I/403).

Syekh asy-Syanqithi (ulama mazhab Hanbali) menyatakan, “Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. menunjukkan bahwa beliau tidak pernah menyerahkan satu urusan kaum Muslimin kepada orang kafir, sama sekali. Beliau mematuhi ajaran Allah untuk menjaga kaum Muslimin dari penguasaan orang kafir. (Syarh Zâdul-Mustaqni‘: III/268).

Larangan Perkara Ini Ada di Ayat Lain

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.” [Al-Maidah: 51]

Ulama besar Syafi’iyah, Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir Asy-Syafi’i rahimahullah menjelaskan makna ayat ini,

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى، الذين هم أعداء الإسلام وأهله، قاتلهم الله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }

“Allah ta’ala melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari bersikap loyal kepada Yahudi dan Nasrani, karena mereka itu adalah musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Kemudian Allah ta’ala mengabarkan bahwa sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah ta’ala mengingatkan dengan keras dan mengancam siapa yang loyal kepada mereka dengan firman-Nya, ‘Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim’.” [Tafsir Ibnu Katsir, 3/132]

Lalu Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat dari Umar bin Khathab, “Bahwasanya Umar bin Khathab memerintahkan Abu Musa Al Asy’ari bahwa pencatatan pengeluaran dan pemasukan pemerintah dilakukan oleh satu orang. Abu Musa memiliki seorang juru tulis yang beragama Nasrani. Abu Musa pun mengangkatnya untuk mengerjakan tugas tadi. Umar bin Khathab pun kagum dengan hasil pekerjaannya. Ia berkata: ‘Hasil kerja orang ini bagus, bisakah orang ini didatangkan dari Syam untuk membacakan laporan-laporan di depan kami?’. Abu Musa menjawab: ‘Ia tidak bisa masuk ke tanah Haram’. Umar bertanya: ‘Kenapa? Apa karena ia junub?’. Abu Musa menjawab: ‘bukan, karena ia seorang Nasrani’. Umar pun menegurku dengan keras dan memukul pahaku dan berkata: ‘pecat dia!’. Umar lalu membacakan ayat: ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim‘” (Tafsir Ibnu Katsir, 3/132).

Jelas sekali bahwa ayat ini larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau orang yang memegang posisi-posisi strategis yang bersangkutan dengan kepentingan kaum muslimin.

Juga firman Allah ta’ala,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا

“Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.” [An-Nisa: 141]

Pemimpin Kafir Tidak Sah di Negeri Mayoritas Muslim

Ulama besar Syafi’iyah yang lain, Al-Imam Al-‘Allamah An-Nawawi Asy-Syafi’i rahimahullah berkata,

قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل

“Berkata Al-Qodhi ‘Iyadh; Ulama telah sepakat (ijma’) bahwa kepemimpinan tidak sah bagi seorang kafir, dan jika seorang pemimpin muslim menjadi kafir maka harus dilengserkan.”
[Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin Al-Hajjaj, 12/229]

Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata,

وأن يكون مسلما لأن الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والخلافة أعظم السبيل ولأمره تعالى بإصغار أهل الكتاب وأخذهم بأداء الجزية وقتل من لم يكن من أهل الكتاب حتى يسلموا

“Syarat pemimpin haruslah seorang muslim, karena Allah ta’ala berfirman, ‘Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.’ [An-Nisa: 141] Dan kepemimpinan adalah sebesar-besarnya jalan (untuk menguasai kaum muslimin). Dan (kepemimpinan kaum muslimin bagi orang kafir tidak boleh) karena Allah ta’ala memerintahkan untuk menghinakan Ahlul Kitab, memerintahkan mereka membayar jizyah dan memerangi orang kafir selain Ahlul Kitab sampai mereka masuk Islam.” [Al-Fishol fil Milal wal Ahwa’ wan Nihal, 4/128]

Tidak sah-nya kepemimpinan orang kafir itu adalah dalam konteks di negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia. Adapun apabila di negara yang mayoritas non-muslim maka tentu saja tidak ada masalah dipimpin oleh orang nonmuslim karena memang mereka yang berkuasa sebagaimana kasus pada zaman Nabi di mana sebagian Sahabat berhijrah ke negara non-muslim yang dipimpin orang nonmuslim. Saat itu Rasulullah berkata pada Sahabat yang hendak berimigrasi ke Habasyah:

اذهبوا الى الحبشة فإن فيها حاكما عادلا لا يظلم عنده أحد

Artinya: Pergilah ke negara Habasyah karena di sana terdapat seorang hakim (penguasa/pemimpin) yang adil. Tidak akan ada seorang pun yang akan mendzalimi.

Jangan Loyal kepada Orang Kafir

Firman Allah yang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi auliya bagimu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman” (QS. Al Maidah: 57)

As Sa’di menjelaskan: “Allah melarang hamba-Nya yang beriman untuk menjadikan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan juga orang kafir lainnya sebagai auliya yang dicintai dan yang diserahkan loyalitas padanya. Juga larangan memaparkan kepada mereka rahasia-rahasia kaum mu’minin juga larangan meminta tolong pada mereka pada sebagian urusan yang bisa membahayakan kaum muslimin. Ayat ini juga menunjukkan bahwa jika pada diri seseorang itu masih ada iman, maka konsekuensinya ia wajib meninggalkan loyalitas kepada orang kafir. Dan menghasung mereka untuk memerangi orang kafir” (Tafsir As Sa’di, 236)

Fatwa MUI & Ulama Indonesia

Berdasarkan buku berjudul “Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975” yang diterbitkan oleh Erlangga, dimuat salinan fatwa tersebut. Yakni, pada halaman 867 dengan bab Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009.

Adapun isinya adalah:

Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

  1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

  2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.

  3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.

  4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.

  5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Rekomendasi

a. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar.

b. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Fatwa ini ditetapkan di Padangpanjang, Sumatra Barat, pada 26 Januari 2009. Sedangkan pimpinan MUI yang menandatangani adalah pimpinan Komisi Fatwa MUI KH Ma’ruf Amin, Wakil Ketua MUI Dr H M Masyhuri Na’im, dan Sekretaris Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Mantan Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menegaskan lagi perkara putusan MUI ini di tahun 2014. “Umat Islam wajib memilih pemimpin yang sholih. Ini adalah sikap MUI yang jelas dan benar. Dalam ayat-ayat kitab suci Al-Quran, umat Islam tegas dilarang memilih pemimpin yang mengejek agama dan wajib memilih pemimpin yang menegakkan sholat, membayar zakat, dan tunduk pada aturan Allah SWT. Penegasan ini merupakan firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 55 dan 57,”

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) MUI Pusat, Tengku Zulkarnain juga menegaskan, “Larangan memilih pemimpin non-muslim jelas bukan larangan MUI, tapi larangan Allah dan Rasul-Nya yang wajib dipatuhi oleh semua golongan umat Islam, termasuk MUI sendiri,”

Keputusan forum Bahtsul Masa’il al-Diniyah al-Waqiiyyah saat Muktamar NU ke-30 di PP Lirboyo Kediri tgl 21 s/d 27 November 1999

Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat, yaitu:

Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan.
Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat.
Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non Islam itu nyata membawa manfaat.
Catatan: Orang non Islam yang dimaksud berasal dari kalangan ahl al-dzimmah dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif.

Dasar pengambilan (hukum tersebut): al-Quranul Karim, At-Tuhfah li-Ibni Hajar al-Haitsamiy juz IX, hlm 72, al-Syarwani ‘alat-Tuhfah juz IX, hlm. 72-73, al-Mahalli ‘alal-Minhaj juz IV, hlm.172, al-Ahkam as-Sulthaniyah li-Abil Hasan al-Mawardiy.

Secara lebih terperinci, berikut ini hujjah-hujjah yang mendasari para muktamirin mengambil keputusan tersebut (teks asli dalam bahasa Arab-nya tidak dikutip dalam tulisan ini):

(1) “Dan Allah SWT sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.” (QS an-Nisa’:141).

(2) Dalam Kitab At-Tuhfah li-Ibni Hajar al-Haitsamiy juz IX, hlm 72, disebutkan:
“Orang Islam tidak boleh meminta bantuan kepada orang kafir dzimmi atau lainnya kecuali jika sudah sangat terpaksa. Menurut dhahir pendapat mereka, bahwa meminta bantuan orang kafir tersebut tidak diperbolehkan walaupun dalam keadaan dharurat. Namun dalam titimmah disebutkan tentang kebolehan meminta bantuan tersebut jika memang darurat.”

(3) al-Syarwani ‘alat-Tuhfah juz IX, hlm. 72-73:
“Jika suatu kepentingan mengharuskan penyerahan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain dari kalangan umat Islam atau tampak adanya pengkhianatan pada si pelaksana dari kalangan umat Islam dan aman berada di kafir dzimmi, maka boleh menyerahkannya karena dharurat. Namun demikian, bagi pihak yang menyerahkan, harus ada pengawasan terhadap orang kafir tersebut dan mampu mencegahnya dari adanya gangguan terhadap siapa pun dari kalangan umat Islam.”

(4) al-Mahalli ‘alal-Minhaj juz IV, hlm.172:
“Orang Islam tidak boleh meminta bantuan kepada orang kafir, karena haram menguasakan orang kafir terhadap umat Islam kecuali karena dharurat.” (Lihat, Ibid, hlm. 551-552).

Mempertanyakan Kembali Logika Kita

Kembali ke pertanyaan di awal; mana yang lebih baik, pemimpin kafir tapi adil atau pemimpin muslim tapi dzalim & koruptor?

Di negeri mayoritas muslim, mencari pemimpin muslim yang adil tentu lebih mudah daripada mencari pemimpin kafir yang adil. Hal ini bagaikan kita mau membeli sepeda motor. Misal di pasar ada 90% produk motor Jepang sebagai mayoritas dan 10% produk motor China sebagai minoritas. Nah, lebih mudah mana mencari produk Jepang yang berkualitas atau produk China yang berkualitas? Lalu ada yang membuat propaganda; Pilih mana, Motor China berkualitas atau Motor Jepang tapi boros? Seolah-olah tidak ada Motor Jepang yang berkualitas. Seolah-olah hanya produk China yang berkualitas. Seolah-olah semua motor Jepang boros. Padahal faktanya bisa jadi bertolak belakang.

Contoh lain, kita pergi ke sebuah restoran. Di sana ada 9 menu masakan daging sapi dan 1 menu masakan daging babi. Lalu ada yang menawarkan, pilih mana masakan babi enak dan higienis atau steak sapi tapi sudah basi? Seolah dari 9 menu hanya disodorkan yang paling jelek. Lalu ke mana kedelapan menu yang lain? Apakah Anda langsung memilih menu babi saja yang enak? Kemudian ada 9 minuman jus aneka macam, terus disodori bir. Karena udara sedang dingin lebih enak minum bir daripada jus. Bir tidak haram dalam Al Qur’an karena yang diharamkan itu khamr. Lalu, apakah rasionalisasi seperti itu bisa mengalahkan kebenaran?

Memilih pemimpin jauh lebih penting daripada memilih sepeda motor ataupun makanan. Hari ini harusnya kita bertanya, “Mau pilih pemimpin muslim yang adil atau pemimpin kafir yang dzalim & korup?” Ingatlah bahwa pemimpin muslim yang adil di negeri mayoritas muslim seperti Indonesia itu banyak. Sedangkan pemimpin non-muslim yang adil di negara kita hampir mustahil untuk didapati. Bahkan, fakta koruptor kelas kakap di negeri ini malah didominasi oleh orang kafir Cina. Termasuk partai politik yang paling banyak kasus korupsinya juga bukan partai Islam.

Mari kita lihat sejarah dunia. Saat orang non muslim menguasai kaum muslim mayoritas apa yang terjadi? Apa juga yang terjadi ketika pemimpin muslim namun lebih loyal kepada orang-orang non muslim? Bahkan ketika Islam memimpin peradaban dunia. Ingatkah kita akan serbuan kaum non muslim baik dari Barat (pasukan salib) maupun timur (tentara Mongol)? Bukankah saat mereka mengalahkan kaum muslimin dan menguasai kepemimpinan umat maka yang terjadi adalah mala petaka? Bukankah pemimpin muslim seperti Sultan Sholahuddin Al Ayyubi ataupun Sultan Muhammad Al Fatih jauh lebih adil dan lebih baik dibandingkan para pemimpin non-muslim lawannya?

Mari kita lihat sejarah kita sendiri, sejarah Indonesia. Sejarah ketika minoritas menguasai mayoritas di negeri ini. Saat mayoritas muslim dipimpin Sultan yang muslim apa yang terjadi? Saat minoritas kafir Belanda menguasai mayoritas muslim Indonesia apa yang terjadi? Saat minoritas kafir Jepang menjajah mayoritas muslim Indonesia apa yang terjadi? Tak cukupkah itu semua jadi pelajaran?

Bukankah para penjajah kafir itu juga merayu dengan menawarkan kemajuan, modernisasi, maupun hal-hal menyenangkan lainnya? Tidak dipungkiri bahwa mereka membawa bukti dengan membangun rel kereta api, infrastruktur, dsb. Tapi penderitaan rakyat atau manfaatkah yang lebih banyak dirasakan umat?

Mari belajar dari sejarah! Para Sultan, ulama’ dan kaum muslimin yang menentang kafir Belanda adalah pahlawan kita. Sedangkan mereka yang loyal, bersahabat dekat (meskipun Sultan), maka mereka ini adalah antek penjajah sekaligus pengkhianat umat. Maka, jangan salah pilih! Pilihlah pemimpin yang lebih diridhai Allah!

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa memilih seseorang menjadi pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridhai Allah dari pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman.” (HR. Hakim)

Oleh karena itu, hanya orang bodoh saja yang taat sama pemikiran, propaganda, ajakan dan ideologi sesat orang-orang kafir. Mereka pandai menutupi kebenaran dengan media dan sarana lainnya. Lalu ketika orang kafir memimpin, suka tidak suka mereka taat lagi. Mari kita renungkan dalam-dalam ayat berikut ini;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ 0 بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah sebaik-baik Penolong.” (QS. Ali Imran 149-150)

Mari kita berdo’a semoga dijauhkan dan diselamatkan dari propaganda sesat orang-orang kafir & pendukungnya

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Mumtahanah 5)

Penutup

Salah satu kaidah dalam Islam adalah menyerahkan urusan yang berhubungan dengan kepentingan umum (seperti masalah politik) kepada para ulama, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam tentang agama. Adapun orang-orang bodoh maka sebaiknya diam dan menuntut ilmu terlebih dahulu.

Nabi shallallahu’alaihi wa sallam telah memperingatkan,

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

“Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan mengangkatnya dari hati para hamba, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, sampai ketika Allah tidak menyisakan seorang ‘alim pun maka manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Maka orang-orang bodoh tersebut ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka pun sesat dan menyesatkan.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyalllahu’anhuma]

Hal ini karena ulama’ adalah pewaris nabi. Mereka punya ilmu agama yang dalam. Kita sebagai orang awam mungkin tidak lebih mengetahui. Ulama’ akan mengembalikan urusan kepada Al Qur’an & Sunnah.

Dan sang Pencipta, Allah SWT menegaskan,

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.” [Al-Baqorah: 147]

Allah ta’ala juga mengingatkan,

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ. السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

“Andaikan kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya.” [Al-Mu’minun: 71]

Sudah jelas & terang bahwa hukum memilih pemimpin non muslim (kafir) adalah haram berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah serta kesepakatan seluruh Ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin bagi umat Islam berarti menentang Allah SWT dan Rasulullah SAW serta Ijma’ Ulama.

Islam tetap melarang umatnya mengangkat pemimpin dari kalangan non muslim. Hal itu karena ajaran Islam tidak hanya berbicara mengenai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Ada yang lebih penting, yaitu tegaknya kebenaran dan tercapainya keselamatan akhirat. Islam tidak hanya berbicara tentang makan dan aman, tetapi juga keberkahan.

Semoga bermanfaat.

Patuhi Perintah Suami atau Orangtua?

Hukum Imunisasi

FAZZANPOST – Suka tidak suka memang harus kita akui bahwa di tengah dunia Islam, berkembang dua pendapat yang saling berbeda tentang hukum imunisasi ini. Sebagian mengharamkan imunisasi dan vaksinasi dan sebagian yang lain menghalalkannya. Tentunya masing-masing datang dengan segenap argumen dan alasannya yang dianggap kuat dan dijadikan pegangan. Yang kasihan adalah kalangan awam dari umat Islam, mereka jadi terombang-ambing di tengah pusaran ajakan dari masing-masing pihak. Lalu bingung harus bagaimana dan bersikap apa.

Kelompok pertama adalah kelompok yang mengharamkan imunisasi dan vaksinasi. Alasan keharamannya cukup panjang, mulai dari alasan yang bersifat mendasar atau subtantif, hingga alasan-alasan penunjang dan tambahan. Di antara alasan yang sering digunakan untuk mengharamkan misalnya karena menggunakan zat yang haram atau najis, ada efek samping, lebih besar madharatnya, melawan kodrat Allah, bahkan hingga tuduhan adanya konspirasi dan bisnis besar di balik gerakan vaksinasi.

Di sisi lain, kita juga menemukan kalangan ulama kontemporer dan ternama yang tidak mengharamkan imunisasi dn vaksinasi. Dalam pandangan mereka, imunisasi justru lebih utama untuk dilakukan, karena halal dan banyak sekali manfaatnya buat kemanusiaan. Sedangkan alasan-alasan pengharaman yang diajukan oleh pihak yang mengharamkan, satu per satu dijawab dengan argumentasi yang ternyata juga kuat.

Dengan adanya kedua kubu yang mengharamkan dan menghalalkan ini, kita bisa buat kesimpulan sementara bahwa paling tidak memang ada khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam hukum kehalalan imuniasi.

 

Dalil Yang Mengharamkan

Ada begitu banyak argumentasi dari kalangan yang mengharamkan, diantaranya:

Mengunakan Zat Yang Najis

Vaksin haram karena menggunakan media ginjal kera, babi, aborsi bayi, darah orang yang tertular penyakit infeksi yang notabene pengguna alkohol, obat bius, dan lain-lain. Ini semua haram dipakai secara syari’at.

Banyak Efek Samping

Efek samping yang membahayakan karena mengandung mercuri, thimerosal, aluminium, benzetonium klorida, dan zat-zat berbahaya lainnya yg akan memicu autisme, cacat otak, dan lain-lain.

Lebih Besar Madharatnya

Meski imunisasi dan vaksinasi ada manfaatnya, tetapi ada banyak kerugiannya. Dan kalau kalau dilihat secara keseluruhan, tertanya jauh lebih banyak bahayanya dari pada manfaatnya, banyak efek sampingnya. Dan oleh karena itu logika hukumnya menyebutkan bahwa kita harus menolak manfaat karena adanya mafsadat yang lebih besar.

Tiap Manusia Sudah Punya Kekebalan Tubuh Alami

Kekebalan tubuh sebenarnya sudah ada pada setiap orang. Sekarang tinggal bagaimana menjaganya dan bergaya hidup sehat. Tidak perlu kecil-kecil sudah diberi vaksin dan obat-obatan kimiawi yang hanya akan merusak jaringan yang alami. Justru kekebalan yang alami yang lebih diprioritaskan dan bukan kekebalan yang bersifat kimiawi. Di beberapa negara barat yang sudah maju, justru vaksinasi ini sudah ditinggalkan dan tidak lagi digunakan.

Konspirasi Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif

Di balik adanya gerakan imunisasi dan vaksinasi pada bayi, ternyata terindikasi adanya konspirasi dan akal-akalan negara barat untuk memperbodoh dan meracuni negara berkembang dan negara muslim dengan menghancurkan generasi muda mereka. Agenda terselubung ini memang tidak nampak secara kasat mata, namun dipastikan keberadaannya secara tersturktur, sistemtis dan masif. Umat Islam harus jauh lebih waspada dan hati-hati terhadap tipu daya yahudi zionis international. Sebab mereka tidak akan rela dengan umat Islam sehingga kita mengikuti millah mereka, sesusai dengan surat Al-Baqarah ayat 120.

Bisnis Besar di Baliknya

Selain adanya tujuan untuk merusak dan menguasai umat Islam, ternyata ada indikasi bahwa di balik program imunisasi ada bisnis raksasa mahabesar yang menggurita. Ternyata terindikasi bahwa di balik program imunisasi yang masif dan internasional ini, ada pihak-pihak yang menangguk keuntungan berlimpah, yaitu pihak produsen yang nota bene adalah perusahan milik non muslim. Dengan ikut program imunisasi sesungguhnya kita umat Islam telah dengan rela dan sengaja menyumbangkan uang untuk kalangan musuh-musuh Islam, yang tentunya kentungannya dimanfaatkan untuk menghancurkan agama Islam di muka bumi.

Menyingkirkan Pengobatan Nabawi

Pada akhirnya semua bentuk imunisasi dan vakisinasi tidak lain adalah produk kedokteran barat yang semata-mata hanya disandarkan pada akal dan logika semata. Sementara kita sebagai umat Islam sebenarnya sudah diberikan anugerah berupa pengobatan ala nabi (tibbun-nabawi) yang turun lewat wahyu, seperti minum madu, minyak zaitun, kurma, dan habbatussauda dan sebagainya. Tentunya akan jauh lebih berkah karena merupakan bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Maka kalau umat Islam masih saja mengunggulkan penggunakan produk kedokteran barat itu sama saja dengan menyingkirkan metode pengobatan nabawi.

Ada Ilmuwan Yang Menentang

Kalau diteliti dengan cermat, sebenarnya ada banyak dokter, ahli medis dan ilmuwan dari kalangan barat sendiri yang menentang teori imunisasi dan vaksinasi. Hanya saja karena ada kepentingan bisnis dan modal dari pengusaha kapitalis itu, akhirnya yang lebih dominan adalah para pendukung bisnis vaksin itu sendiri.

Walau Sudah Imuniasi Tetapi Tetap Tidak Menjamin

Adanya beberapa laporan bahwa anak mereka yang tidak di-imunisasi masih tetap sehat, dan justru lebih sehat dari anak yang di-imunisasi. Sebenarnya kalau kita kumpulkan masih ada banyak lagi argumentasi yang dikemukakan ole pihak yang mengharamkan imunisasi dan vaksinasi anak. Tetapi kita cukupkan dulu sampai disini dan mari kita lihat argumentasi dan jawaban dari kalangan yang menghalalkan.

 

Dalil Yang Menghalalkan

Meski di internet dan media sosial banyak berkembang diskusi yang menggiring opini ke arah pengharaman imunisasi dan vaksinasi, namun kalau kita bersikap lebih adil dan objektif, ternyata ada juga argumentasi dari kalangan yang menghalalkannya. Dari sekian banyak argumentasi penghalalan itu antara lain adalah sebagai berikut:

Mencegah Lebih Baik Dari Mengobati

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena telah banyak kasus ibu hamil membawa virus Toksoplasma, Rubella, Hepatitis B yang membahayakan ibu dan janin. Bahkan bisa menyebabkan bayi baru lahir langsung meninggal. Dan bisa dicegah dengan vaksin. Vaksinasi penting dilakukan untuk mencegah penyakit infeksi berkembang menjadi wabah seperti kolera, difteri, dan polio. Apalagi saat ini berkembang virus flu burung yg telah mewabah. Hal ini menimbulkam keresahan bagi petugas kesahatan yang menangani. Jika tidak ada, mereka tidak akan mau dekat-dekat. Juga meresahkan masyarakat sekitar.

Rendahnya Standar Kesehatan

Walaupun kekebalan tubuh sudah ada, akan tetapi kita hidup di negara berkembang yang notabene standar kesehatan lingkungan masih rendah. Apalagi pola hidup di zaman modern. Belum lagi kita tidak bisa menjaga gaya hidup sehat. Maka untuk antisipasi terpapar penyakit infeksi, perlu dilakukan vaksinasi.

Lalu mengapa beberapa negara barat ada yang tidak lagi menggunakan vaksinasi tertentu atau tidak sama sekali? Jawabannya karena memang standar kesehatan mereka sudah lebih tinggi, lingkungan bersih, epidemik (wabah) penyakit infeksi sudah diberantas, kesadaran dan pendidikan hidup sehatnya tinggi. Mereka sudah mengkonsumsi sayuran organik. Kalau bangsa Indonesia sudah sampai taraf itu, tentu kita pun bisa meninggalkan vaksinasi itu. Namun sayangnya, sebagai negara berkembang yang tingkat kesadaran kesehatannya masih rendah, kita masih membutuhkan vaksinasi. Dan jangan salah persepsi, ternyata di negara yang sudah tidak lagi menjalankan vaksinasi itu kalau sampai ada orang asing yang datang dari negeri yang masih belum steril, maka dia justru wajib divaksin dengan vaksin jenis tertentu terlebih dahulu. Karena mereka juga tidak ingin mendapatkan kiriman penyakit dari negara lain. Intinya mereka tetap memberlakukan vaksin juga.

Minimnya Efek Samping

Tidak bisa dipungkiri bahwa semua jenis obat pasti ada efek samping. Namun efek samping itu tidak seberapa dibandingkan dengan resiko yang harus diderita suatu bangsa akibat wabah penyakit yang berjangkit. Efek samping tentu bisa diminimalisasi dengan tanggap terhadap kondisi ketika hendak imunisasi dan lebih banyak cari tahu jenis-jenis merk vaksin serta jadwal yang benar sesuai kondisi setiap orang.

Korban Isu

Seringkali argumentasi yang dibangun untuk mengharamkan imunisasi tidak tepat dan lebih merupakan permainan isu tidak berdasar, atau sekedar pengelabuhan logika serta hoak di media sosial. Contohnya vaksinasi MMR yang diisukan menyebabkan autis. Padahal hasil penelitian lain yang lebih tersistem dan dengan metodologi yang benar, kasus autis itu ternyata banyak penyebabnya. Penyebab autis itu multifaktor (banyak faktor yang berpengaruh) dan penyebab utamanya masih harus diteliti.

Bukan Konspirasi

Teori konspirasi memang termasuk ‘makanan’ empuk bagi banyak kalangan. Walaupun bukan berarti terori ini keliru semua, tetapi yang namanya teori itu masih sulit dipertanggung-jawabkan secara ilmiyah. Jika ini memang konspirasi atau akal-akalan negara barat, mereka pun terjadi pro-kontra juga. Terutama vaksin MMR. Disana juga sempat ribut dan akhirnya diberi kebebasan memilih. Sampai sekarang negara barat juga tetap memberlakukan vaksin sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakatnya.

Banyak Fatwa Yang Membolehkan

Ada beberapa fatwa halal dan bolehnya imunisasi. Ada juga sanggahan bahwa vaksin halal karena hanya sekedar katalisator dan tidak menjadi bagian vaksin. Contohnya Fatwa MUI yang menyatakan halal. Dan jika memang benar haram, maka tetap diperbolehkan karena mengingat keadaan darurat, daripada penyakit infeksi mewabah di negara kita. Harus segera dicegah karena sudah banyak yang terjangkit polio, Hepatitis B, dan TBC.

Banyak Ulama dan Lembaga Fatwa Yang Membolehkan

Sebenarnya cukup banyak ulama kontemporer yang menghalalkan imunisasi ini. Di antaranya adalah Syeikh Abdullah bin Baz, mufti Kerajaan Saudi Arabia di masanya. Dan ada juga Syeikh Shalih Al-Munajjid, yang juga salahs satu ulama besar di Saudi Arabia. Beberapa lembaga fatwa baik di dalam negeri dan luar negeri pun banyak yang menghalalkannya. Termasuk di dalamnya adalah Majelis Ulama Eropa, Lembaga Bahtsul Matsail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjib Muhammadiyah.

Syeikh Abdullah Bin Baz. Asy-Syaikh Abdullah bin Baz pernah ditanya : “Apa hukum berobat sebelum terjadinya penyakit, seperti imunisasi atau vaksinasi?” Beliau menjawab bahwa tidak mengapa berobat bila dikhawatirkan terjadinya penyakit karena adanya wabah atau sebab-sebab yang lain yang dikhawatirkan terjadinya penyakit karenanya. Maka tidak mengapa mengkonsumsi obat untuk mengantisipasi penyakit yang dikhawatirkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadist yang shahih: ”Orang yang di waktu pagi memakan tujuh butir kurma Madinah, maka tidak akan mencelakakan dia sihir ataupun racun.” (HR. Bukhari dan Muslim). Ini termasuk dalam bab menghindari penyakit sebelum terjadinya. Demikian pula bila dikhawatirkan terjadi sebuah penyakit lalu dilakukan vaksinasi atau imunisasi untuk melawan penyakit tersebut yang terdapat di suatu negeri atau negeri manapun, tidak mengapa melakukan hal demikian dalam rangka menangkalnya. Sebagaimana penyakit yang telah menimpa itu diobati, maka diobati pula penyakit yang dikhawatirkan akan menimpa. Akan tetapi tidak boleh memasang jimat-jimat dalam rangka menangkal penyakit, jin atau bahaya mata dengki. Karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Nabi SAW telah menerangkan bahwa hal itu termasuk syirik kecil, maka wajib berhati-hati darinya.

Syeikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Muhammad Shalih Al-Munajjid adalah seorang imam masjid dan khatib di Masjid Umar bin Abdul Aziz di kota Al-Khabar Kerajaan Saudi Arabia. Beliau juga bekerja sebagai dosen ilmu-ilmu keagamaan dan pengasuh situs http://www.islam-qa.com. Mengenai imunisasi dengan menggunakan bahan yang haram tetapi memberi manfaat yang lebih besar, tokoh ini berfatwa: ”Vaksin yang terdapat didalamnya bahan yang haram atau najis pada asalnya. Akan tetapi dalam proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya menjadi bahan yang mubah. Proses ini dinamakan “istihalah”. Dan bahan mempunyai efek yang bermanfaat. Vaksin jenis ini bisa digunakan karena “istihalah” mengubah nama bahan dan sifatnya. Dan mengubah hukumnya menjadi mubah atau boleh digunakan.

Majelis Ulama Eropa. Fatwa Majelis Majelis Ulama Eropa untuk Fatwa dan Penelitian (المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء) memutuskan dua hal:

Pertama, penggunaan obat semacam itu ada manfaatnya dari segi medis. Obat semacam itu dapat melindungi anak dan mencegah mereka dari kelumpuhan dengan izin Allah. Dan obat semacam ini (dari enzim babi) belum ada gantinya hingga saat ini.

Dengan menimbang hal ini, maka penggunaan obat semacam itu dalam rangka berobat dan pencegahan dibolehkan. Hal ini dengan alasan karena mencegah bahaya (penyakit) yang lebih parah jika tidak mengkonsumsinya. Dalam bab fikih, masalah ini ada sisi kelonggaran yaitu tidak mengapa menggunakan yang najis (jika memang cairan tersebut dinilai najis). Namun sebenarnya cairan najis tersebut telah mengalami istihlak (melebur) karena bercampur dengan zat suci yang berjumlah banyak. Begitu pula masalah ini masuk dalam hal darurat dan begitu primer yang dibutuhkan untuk menghilangkan bahaya. Dan di antara tujuan syari’at adalah menggapai maslahat dan manfaat serta menghilangkan mafsadat dan bahaya.

Kedua, majelis merekomendasikan pada para imam dan pejabat yang berwenang hendaklah posisi mereka tidak bersikap keras dalam perkara ijtihadiyah ini yang nampak ada maslahat bagi anak-anak kaum muslimin selama tidak bertentangan dengan dalil yang definitif (qath’i).

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU). Kesimpulan sidang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menindak lanjuti hasil sidang Lembaga Bahtsul Matsail NU (LBM-NU) menyatakan secara umum hukum vaksin meningitis suci dan boleh dipergunakan. Namun PBNU merekomendasikan ke pemerintah agar melakukan vaksinasi kepada para jamaah haji dengan memakai vaksin yang halal berdasarkan syari’i. Hal ini penting, agar jamaah haji mendapat rasa nyaman dan kekhidmatan beribadah.

Selain itu, masyarakat dihimbau tidak terlalu resah dengan informasi apapun terkait vaksin meningitis yang belum jelas. Ketua LBM-NU, Zulfa Musthafa, mengemukakan berdasarkan informasi dan pemaparan sejumlah pakar dalam sidang LBM-NU diketahui bahwa semua produk vaksin meningitis pernah bersinggungan dengan enzim babi. Termasuk produk yang dikeluarkan oleh Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i dan Meningococcal Vaccine produksi Zheijiang Tianyuan Bior Pharmaceutical Co. Ltd. Akan tetapi, secara kesuluruhan hasil akhir produk-produk tersebut dinilai telah bersih dan suci.

Zulfa menuturkan, dalam pembahasannya, LBM-NU tidak terpaku pada produk tertentu. Tetapi, pembahasan lebih menitik beratkan pada proses pembuatan vaksin. Hasilnya, secara umum vaksin meningitis suci dan boleh dipergunakan. ”Dengan demikian, vaksin jenis Mancevax ACW135 Y, produksi Glaxo Smith Kline (GSK), Beecham Pharmaceutical, Belgia pun bisa dinyatakan halal,” tandas dia.

Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah. Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjawab pertanyaan dari Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup, tentang status hukum vaksin, khususnya untuk imunisasi polio yang dicurigai memanfaatkan enzim dari babi : Sebagai kesimpulan, dapatlah dimengerti bahwa vaksinasi polio yang memanfaatkan enzim tripsin dari babi hukumnya adalah mubah atau boleh, sepanjang belum ditemukan vaksin lain yang bebas dari enzim itu.

Sehubungan dengan itu, kami menganjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten agar melakukan penelitian-penelitian terkait dengan penggunaan enzim dari binatang selain babi yang tidak diharamkan memakannya. Sehingga suatu saat nanti dapat ditemukan vaksin yang benar-benar bebas dari barang-barang yang hukum asalnya adalah haram.

 

Kesimpulan

Kalau dikatakan bahwa hukum imunisasi dan vaksinasi multak haram, tentu tidak benar. Tetapi bahwa ada sebagian kalangan yang mengharamkan, itu memang benar.

Namun di balik mereka yag mengharamkan, ternyata ada banyak juga ulama dan lembaga fatwa kelas dunia yang menghalalkannya.

Perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah sesuatu yang lazim dan biasa terjadi dalam disiplin ilmu fiqih. Tidak perlu ada saling caci dan saling hujat untuk urusan seperti ini. Masing-masing kita dipersilahkan untuk memilih pendapat mana saja yang dia merasa yakin dan nyaman.

Kebenaran yang sesungguhnya hanya milik Allah. Para mujtahid dipersilahkan berijtihad, siapa yang benar ijtihadnya akan mendapatkan dua pahala dan yang salah tidak berdosa dan masih tetap mendapatkan satu pahala.

Orang-orang awam seperti kita dipersilahkan berittiba’ kepada para ulama dan mujtahid. Tidak boleh menghina dan menjelek-jelekknya hasil ijtihad ulama yang bukan pilihannya. Dan haram bersikap merasa paling benar sendiri, takabbur, ujub dan mendominasi kebenaran.

Sumber: Rumah Fiqh.Com.

Teknis Mengganti Shalat Yang Ditinggalkan Selama Bertahun-tahun

Shalat lima waktu adalah kewajiban asasi setiap manusia. Di akhirat nanti urusan shalat lima waktu ini adalah pertanyaan yang paling awal disampaikan. Apabila shalat lima waktu ini ditinggalkan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, dan bukan dengan udzur syar’i, maka hukumannya amat berat.


Selain 4 orang yaitu wanita haidh atau nifas, anak kecil yang belum baligh, orang gila dan orang kafir, maka tidak ada satupun manusia yang terbebas dari kewajiban shalat. Entah shalat itu dikerjakan pada waktunya, ataupun waktu shalat itu sudah terlewat, tetap saja kewajiban shalatnya menjadi hutang yang akan ditagih di hari kiamat nanti.

Para ulama sudah sampai tingkat ijma’ bahwa kewajiban shalat itu tidak gugur dengan alasan apapun, kecuali bagi keempat kelompok di atas. Detail-detail penjelasan para ulama silahkan dibaca lagi di link berikut ini : Mengganti Shalat Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja Puluhan Tahun

Teknis Penggantian Shalat

Dalam hal teknis penggantian, sebenarnya aturannya sederhana sekali. Intinya cuma ada tiga prinsip mendasar, yaitu masalah jenis shalat, waktu penggantian dan jumlah penggantian.

1. Jenis Shalatnya Sesuai

Lakukanlah shalat penggantian sesuai dengan jenis shalat yang ditinggalkan. Bila Anda meninggalkan shalat shubuh, maka shalat penggantinya juga harus shalat shubuh. Tidak bisa dan tidak sah kalau diganti dengan shalat Dzhuhur, Ashar, Maghrib atau shalat Dhuha.

Prinsipnya shalat pengganti harus shalat yang sama. Bahkan meski diganti dengan shalat yang sama-sama wajib sekalipun, tetap saja tidak sah. Apalagi bila diganti dengan jenis shalat yang lebih rendah, tentu saja tidak dibenarkan. 

Yang lebih parah lagi, ada orang yang berijtihad keliru dengan mengatakan bahwa shalat fardhu lima waktu cukup diganti dengan dzikir, sedekah atau amal shalih. 

2. Waktu Penggantian

Waktu untuk melakukan penggantian shalat ini sebenarnya bebas tanpa aturan. Sehingga shalat penggantian ini bisa dilakukan kapan saja, tanpa harus terikat dengan waktu-waktu khusus. 

Memang ada sebagian kalangan yang menyarankan agar waktu penggantian disesuaikan dengan waktu shalat yang ditinggalkan. Misalnya untuk mengganti shalat Maghrib maka lakukan pada waktu Maghrib. Untuk mengganti shalat Shubuh lakukan penggantiannya di waktu Shubuh.

Sebenarnya ini cuma saran untuk memudahkan, tetapi ini bukan ketentuan baku. Buktinya justru Rasulullah SAW sendiri malah tidak melakukannya. Beliau mengganti shalat yang terlewat justru bukan di waktu shalat itu.

Ketika beliau meninggalkan 4 waktu shalat, yaitu Dzhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya’ dalam peristiwa perang Khandaq di tahun kelima hijriyah, penggantiannya justru dilakukan pada tengah malam. Bahkan beliau melakukan penggantian itu dengan berjamaah, tanpa menunggul waktunya sesuai dengan shalat yang ditinggalkan.

Dan tatkala beliau dan para shahabat kesiangan shalat Shubuh sepulang dari Perang Khaibar di tahun keenam hijriyah, maka penggantian shalat Shubuh itu dilakukan di waktu Dhuha. Beliau tidak mengganti shalat Shubuh di waktu Shubuh. 

Kesimpulannya, waktu untuk melakukan shalat penggantian tidak ada ketentuannya dan boleh dikerjakan kapan saja.

3. Jumlah Shalatnya Sesuai

Jumlah shalat pengganti harus sesuai dengan jumlah shalat yang ditinggalkan. Prinsip ini sangat masuk akal dan logis. Orang yang berhutang 1 juta maka wajib mengganti 1 juta. Maka hutang shalat lima waktu dalam sehari semalam, maka wajib diganti dengan shalat yang sama sebanyak shalat yang ditinggalkan dalam sehari semalam. 

Yang seringkai jadi masalah, ada sementara orang yang sampai lupa berapa kali meninggalkan shalat. Mungkin sebabnya boleh jadi selama ini dia berpikir bahwa shalat yang ditinggalkan itu tidak perlu diganti. Tentu pemikiran ini termasuk pemikiran sesat dan menyesatkan. Entah siapa yang awalnya berfatwa macam ini, yang jelas jumhur ulama 4 mazhab semua sepakat bahwa shalat yang ditinggalkan wajib diganti. 

Maka dalam hal ini yang diperlukan adalah melakukan penaksiran atau appraisal. Dalam dunia perbankan cara appraisal ini adalah suatu penaksiran harga pasar terhadap jaminan, yang mana akan digunakan oleh Bank sebagai harga jaminan.

Sedangkan kalau pakai bahasa syariah, yang harus dilakukan adalah muhasabah, sebagaimana perintah Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu :

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا


Hitung-hitunglah dirimu sendiri dulu sebelum nanti kamu dihitung. Dan timbang-timbanglah amal dirimu sendiri dulu sebelum nanti amal kamu ditimbang. (HR. At-Tirmizy)

Kalau dosa atau maksiat biasa, tentu agak sulit untuk menghitungnya. Karena dosa dan maksiat itu tidak berupa suatu bentuk pekerjaan yang utuh yang bisa dihitung jumlahnya. Lain halnya dengan shalat, shalat itu berwujud suatu ibadah yang bisa dihitung jumlahnya. Maka ketika seseorang meninggalkan shalat, khususnya shalat lima waktu, sesungguhnya mudah sekali untuk menghitungnya. 

Maka coba perhitungkan kira-kira berapa kali Anda pernah meninggalkan shalat lima waktu selama dalam perjalanan hidup ini, setidaknya sejak awal mulai baligh dan wajib mengerjakan shalat. Tapi jangan dijawab dengan,”Wah, banyak sekali dan tidak terhitung”. 

Jawaban model ini adalah jawaban orang yang tidak berniat mau mengganti shalat. Atau setidaknya  itu adalah jawaban khas orang-orang yang aslinya memang tidak mau shalat. Memang dasarnya malas dan ogah shalat, pada waktunya saja sudah tidak shalat, apalagi bicara penggantiannya, tentu saja sudah malas-masalan untuk menghitungnya. Dan itu adalah ciri orang munafik sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى


Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka . Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. (QS. An-Nisa’ : 142)

Hitung saja usia Anda sekarang ini berapa, lalu kurangi pada usia berapa Anda pertama kali memasuki usia baligh. Itu modal hitungan dasarnya. Misalnya saat ini Anda berusia 40 tahun dan pertama kali balligh di usia 15 tahun. Berarti Anda cuma tinggal menguranginya saja,  40-15=25 tahun.

Apakah selama 25 tahun itu Anda tidak pernah shalat sama sekali? Tentu saja Anda pernah shalat. Berapa kira-kira perbandingan antara shalat dengan tidak shalat? Adakah tidak shalatnya sampai 50 %? Ataukah tidak shalatnya di bawah itu, misalnya 40%, 30%, 20% atau 10%? 

Silahkan dihitung-hitung dan ditimbang-timbang sendiri. Karena cuma Anda dan Allah SWT saja yang tahu. Dalam hal ini Anda boleh saja curang, itu hak Anda. Bahkan Anda boleh bilang bahwa sama sekali tidak punya hutang. Toh nanti curang atau tidak curang itu akan dibuktikan di akhirat. Tentu saja para malaikan punya catatan shalat Anda sepanjang hidup. 

Anggaplah Anda jujur dan yakin sekali bahwa jumlah shalat yang ditinggalkan cuma 10% saja. Itu berarti 2,5 tahun alias 365 hari x 2,5 tahun = 913,5 hari. Kita bulatkan menjadi 915 hari. Dalam sehari ada 5 waktu yaitu Dzhuhur, Ashar, Maghrib, Isya’ dan Shubuh.

Maka jumlah shalat yang wajib Anda ganti langsung ditemukan, yaitu 915 hari atau 4.565 kali shalat. Tentu saja Anda tidak mungkin menggantinya sekaligus dalam sehari. Mungkin Anda butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu lamanya untuk mengerjakan semuanya.

Oleh karena itulah shalat ini bisa dilaksanakan secara bertahap alias dicicil, sebagaimana kita mencicil pembelian sepeda motor, mobil, rumah, tanah dan lainnya. 

Progress Report

Biar proses cicilan ini tertib ada baiknya juga untuk membuat pencatatan atau semacam progress report, biar kita tidak  lupa berapa yang sudah lunas dan berapa yang belum lunas. Maka Anda bisa membuat logs seperti berikut ini :




 Pada kolom ‘Hari Ke’ Anda bisa meneruskannya sampai nomor 916 sesuai dengan jumlah hutang shalat Anda dalam satuan hari. Dan lakukan pencicilan dengan serius, rajin, aktif tapi juga sabar dan realistis. Jangan sampai semangat bayar cicilan cuma di awalnya saja, setelah bosen terus lupa. Selain itu perlu kesabaran dalam mencicil, jangan terlalu terburu-buru juga, karena hanya akan membuat Anda bosan dan patah semangat.

Selain itu memang harus realistis juga. Tidak mungkin 900-an hari hutang shalat mau dibayar dalam sehari, itu tidak realistis. Kalau dibayar ngebut dalam jangka waktu sebulan atau dua bulan mungkin masih masuk akal. 

Ibu Yang Tidak Membagi Harta Waris Suami Kepada Anak-anaknya

Seorang istri tentu saja merupakan ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia. Namun selain istri, anak-anak almarhum juga termasuk ahli waris juga. Kedudukannya sama, antara istri dan anak, yaitu sama-sama menjadi ahli waris atas harta suami dan ayah mereka.

Bahkan dalam hal besaran, sebenarnya anak itu jauh lebih besar jatahnya ketimbang istri. Dalam hal ini istri punya dua kemungkinan dalam menerima bagian, yaitu 1/4 atau 1/8 sebagaimana disebutkan di dalam ayat 11 surat A-Nisa’.

Kalau suami punya fara’ waris, artinya dia punya keturunan yang mendapatkan warisan, maka bagian istri adalah adalah 1/8 dari harta peninggalan suami. Dasarnya adalah ayat QS. An-Nisa’: 12, ”Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu.”

Kalau harta suami itu 8 milyar, maka istri mendapat hanya 1/8 saja yaitu 1 milyar. Sisanya yang 7 milyar tentu bukan hak seorang istri. Dalam hal ini menjadi hak anak-anak almarhum.

Bila almarhum punya anak laki-laki, maka sisanya yang 7 milyar itu menjadi hak si anak laki-laki. Maka anak itu mendapat warisan sebesar 7 milyar dan ibunya hanya 1 milyar saja. Kalau anaknya ada dua laki-laki semua, maka 7 milyar itu dibagi dua sama rata. Kalau anaknya ada tiga dan laki-laki semua, maka 7 milyar dibagi tiga sama rata. Dan begitulah seterusnya.

Jadi hak seorang istri hanya 1/8 saja dari total harta peninggal suaminya. Untuk itu seorang istri tidak boleh merasa menjadi ahli waris tunggal dan satu-satunya. Dia berwajiban untuk segera menyerahkan harta peninggalan suaminya itu kepada anaknya, setidaknya bagian yang memang menjadi hak anaknya, yaitu 7/8 bagian. Kalau istri mengambil semua harta almarhum suaminya, jelas perbuatan itu haram, terlarang dan zalim.

Tradisi dan Budaya Salah Kaprah

Sayangnya tradisi dan budaya yang terlanjur berkembang di negeri kita memang aneh. Ketika suaminya meninggal, istri otomatis langsung merasa dirinya adalah ahli waris tunggal. Sehingga harta peninggalan suaminya dikuasainya sendirian. Anak-anaknya yang secara ketentuan Al-Quran termasuk ahli waris malah dianggap tidak punya hak sama sekali.

Kalau pun ada bagi waris, biasanya harus menunggu bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun kemudian, yaitu sampai si istri atau ibu mereka meninggal dunia. Seolah-olah ada semacam kaidah bahwa bagi waris harta untuk anak-anak baru boleh dilaksanakan kalau pasangan suami orang tua mereka sudah dua-dua meninggal.

Kalau masih ada salah satunya, entah itu ibu atau ayah, maka bicara bagi waris dianggap tabu dan mata duitan alias matre. Maka umumnya dalam keluarga, anak-anak tidak ada yang berani menanyakan harta warisan ayah mereka, kalau ibunya masih hidup. Kalau sampai ada anak yang menanyakan haknya, bisa-bisa dia divonis durhaka kepada ibunya.

Semua jadi terbolak-balik akibat rendahnya tingkat kepahaman umat Islam atas ilmu waris. Namun sayangnya justru paham sesat seperti inilah yang banyak berkembang.  Seolah-olah memang demikian Islam mengajarkan.

Maka keadaan ini akan semakin kacau, bila sang ibu yang ditunggu-tunggu kematiannya ternyata tidak mati-mati juga, padahal usianya sudah lewat 80 tahun, malah anak-anaknya pada mati satu persatu. Kasus macam ini bukan cuma satu dua, tetapi puluhan dan malah boleh jadi hal seperti ini terjadi di hampir semua kelurga muslim.

Dan yang lebih menyedihkan lagi, pemahaman keliru seperti ini malah dianut oleh keluarga muslim yang taat beragama. Mereka sehari-hari adalah tipikal orang shalih, rajin shalat ke masjid lima waktu, doyan tilawah Al-Quran hingga khatam setiap bulan. Aktif di berbagai majelis taklim dan tempat-tempat pengajian. Semua ibadah sunnah nyaris tidak ada yang tertinggal. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang rajin bolak-balik pergi ke tanah suci.

Tapi giliran membagi waris yang juga syariat Islam, ternyata aturannya bubar semuanya. Hukum waris Islam malah diinjak-injak dan dibuang ke tong sampah. Semua terjadi tidak lain lantaran kejahilan dan keawaman yang akut, akibat tidak pernah mengkaji dan mendalami fiqih mawaris dengan benar.

Islam yang dipelajari berhenti sampai bab thaharah, shalat, puasa, zakat, haji dan lebaran pakai baju baru makan ketupat. Selebihnya, mereka tidak mendapat akses terhadap detail ilmu-ilmu syariah, khususnya ilmu faraidh atau mawaris ini.

Fenomena jahilnya umat Islam dari ilmu mawaris sebenarnya sudah diprediksi dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW 15 abad yang lalu dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim, ”Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya.”

Tentu pemahaman seperti ini wajib diluruskan, tidak boleh didiamkan saja. Sebab semakin didiamkan akan semakin jauh dari ajaran Islam. Kita punya kewajiban untuk meluruskan ‘paham sesat’ yang terlanjur dianggap ‘aqidah dasar’ dalam keluarga-keluarga yang mengaku islami. Rasulullah SAW dengan tegas telah memerintahkan kepada kita semua untuk mengajarkan ilmu faraidh ini lewat sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim, ”Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku.”

Salah satu yang wajib kita luruskan dari sekian banyak penyimpangan pembagian harta warisan adalah meluruskan para janda yang suaminya wafat, bahwa hak mereka hanya 1/8 saja. Selebihnya, harta itu milik anak-anak mereka yang harus segera dibagi waris. Karena membagi waris itu prinsipnya tidak boleh ditunda-tunda.

Bagaimana Kalau Anaknya Masih Kecil-kecil?

Kalau anak-anaknya masih kecil-kecil, apakah tetap harus segera dibagikan?. Pertanyaan ini menarik untuk dikaji. Sebenarnya kalau kita bicara masalah hak waris, anak bayi yang baru brojol dari perut emaknya sudah otomatis berhak untuk menerima warisan dari orang tuanya. Itu adalah hak yang dijamin Allah SWT kepada si anak.

Jadi kalau masalah apakah anak kecil itu berhak atas warisan ayahnya, 100% berhak dan wajib diserahkan. Dan kalau sampai tidak diserahkan, maka ibunya berdosa besar, karena dia pada hakikatnya telah makan harta anak yatim.

Memang anak-anak yang masih kecil itu tidak boleh dibiarkan untuk membelanjakan hartanya seenaknya. Oleh karena itu tidak mengapa kalau ibunya melindungi harta anaknya. Tapi yang namanya melindungi bukan berarti boleh memakai seenaknya. Apalagi warisan buat anak malah dikeruk semua oleh ibunya untuk kawin dengan brondong kegemarannya, tentu perbuatan itu jelas dilarang agama.

Ibunya harus melindungi harta milik anaknya. Dan semua itu harus dipertanggung-jawabkan kepada anak-anaknya bila mereka sudah besar nanti. Seharusnya harta itu masih utuh, tetapi kalau sampai berkurang, si ibu tetap wajib bertanggung-jawab penuh atas kekurangannya.

%d bloggers like this: